KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun tahun ini, jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati batas aman 3%. “Kita sudah exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% PDB,” ujar Purbaya dalam Buka Puasa Bersama di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Simulasi risiko yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan, eskalasi konflik Iran–Israel–AS dapat mendorong harga minyak dunia rata-rata hingga US$ 92 per barel, memperlebar defisit APBN lebih dari batas aman.
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Bisa Tambah Beban Subsidi Hingga Rp 120 Triliun Untuk menahan pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan berbagai langkah efisiensi, salah satunya melalui penghematan pada belanja pendukung MBG yang tidak terkait langsung dengan penyediaan makanan. “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelas Purbaya. Sementara anggaran inti untuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia tetap aman. Selain MBG, sebagian belanja infrastruktur multi-tahun di Kementerian Pekerjaan Umum juga bisa dijadwalkan ulang. Proyek pembangunan jembatan maupun fasilitas pendidikan berpotensi digeser ke tahun berikutnya.
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Diprediksi Mencapai 2,6% dari PDB, Ini Faktor Pendorongnya Program MBG tahun ini menargetkan 82,9 juta penerima, naik signifikan dari 2025 yang hanya 17,9 juta penerima dengan nilai anggaran Rp 71 triliun. Purbaya menilai skenario harga minyak ekstrem belum tentu terjadi. Jika harga minyak berada di kisaran US$ 72 per barel, kondisi fiskal masih relatif aman. Menurutnya, lonjakan harga tinggi biasanya bersifat sementara karena negara produsen akan menambah pasokan. “Kalau harga minyak terlalu tinggi, masyarakat dunia tidak bisa bayar. Demand melambat, ekonomi melambat, permintaan minyak turun, harga turun lagi,” katanya. Untuk mendorong likuiditas di sistem keuangan, pemerintah juga berencana menambah penempatan dana ke perbankan sebesar Rp 100 triliun. Skema tambahan ini lebih fleksibel dibandingkan penempatan sebelumnya Rp 200 triliun di Bank Himbara sejak September 2025, yang berbentuk deposit on call enam bulan.
Baca Juga: Harga Minyak Bergerak Tipis, Pasar Cermati Perkembangan Pembicaraan AS–Iran “Nanti mungkin Rp 100 triliun lagi yang bisa keluar masuk, artinya tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” ujar Purbaya. Dana ini dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan belanja negara, sekaligus memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi. Meskipun belum ada kepastian realisasi, Kemenkeu telah meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
