KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan sistem baru untuk mempercepat penyerapan belanja daerah, khususnya dari pos Transfer ke Daerah (TKD). Sistem tersebut akan mulai diimplementasikan mulai tahun depan.

Purbaya menilai, pemerintah daerah (Pemda) selama ini belum sepenuhnya siap melakukan percepatan penyerapan belanja, terutama di awal tahun anggaran. Akibatnya, masih sering terjadi penumpukan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.

“Nanti lagi kita kembangkan. Tapi yang jelas, enggak akan diterapkan tahun ini karena mereka (Pemda) belum biasa. Kita latih dulu sistemnya. Nanti tahun depan kita buat seperti itu supaya di akhir tahun mereka enggak harus nyediain uang Rp 100 triliun secara agregat dari Pemda,” jelas Purbaya 

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, ATR/BPN Selamatkan Aset Rp 9,67 T dari Konflik Tanah

Untuk mendukung skema tersebut, saat ini pihaknya di Kementerian Keuangan sedang melatih sistem dan pasar untuk mendukung mekanisme pembiayaan TKD ini dengan menyiapkan opsi pendanaan jangka pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di awal tahun, agar tidak mengganggu arus kas negara.

“Kita bisa terbitkan surat utang yang pendek (SPN), sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit. Dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank, kan lebih baik uangnya habis,” kata Purbaya.

Dengan pola penerimaan negara yang lambat di awal tahun, penerbitan SPN bisa mengantisipasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD lebih cepat, sehingga Pemda bisa segera melakukan belanja.

"Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat. Di minggu pertama atau tanggal dua dapat uang kira-kira gitu. Jadi enggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi," ungkap Purbaya

Purbaya bilang Kemenkeu akan melakukan sosialisasi sepanjang 12 bulan ke depan, agar seluruh pemda dan perbankan siap menjalankannya.

Menurutnya, dengan penerapan sistem percepatan belanja ini, dana sekitar Rp 100 triliun dari SiLPA yang biasanya menumpuk di kas daerah dalam bentuk SiLPA dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk kegiatan produktif mendorong perekonomian di tahun berjalan.

“Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi ruang fiskal dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," ungkapnya.

Baca Juga: Proses Pengadaan Chromebook di LKPP Disorot Usai Nadiem Jadi Tersangka

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News