KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya monitoring proyek strategis nasional yang dinilai menjadi salah satu penyebab membengkaknya biaya atau cost overrun, termasuk pada proyek kereta cepat Whoosh. Kondisi ini disebut turut menyisakan beban utang jumbo.

Purbaya mengatakan, banyak proyek infrastruktur sebenarnya memiliki perencanaan yang baik, namun lemah dalam tahap implementasi atau delivery. Akibatnya, proyek berjalan tidak optimal karena minim pengawasan dan koordinasi. 

"Presiden sudah arahkan, pengendalian harus cepat, dan handal, artinya, project pipeline harus siap, koordinasi pusat daerah sinkron, real time monitoring harus siap juga, kalau tidak, kita akan mengalami post operation delay," ungkap Purbaya di agenda Simposium PT SMI 2026, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026). 

Ia menegaskan, tanpa pengawasan yang kuat, proyek berisiko mengalami keterlambatan (post operation delay) yang pada akhirnya menekan daya saing investasi Indonesia. 

Baca Juga: WIKA Merugi Rp1,6 Triliun Gara-Gara Whoosh, Ini Respon Danantara

Purbaya mencontohkan sejumlah proyek besar seperti Whoosh dan LRT Jabodebek yang dinilai mengalami persoalan serupa. Minimnya pengawasan menyebabkan masalah di lapangan tidak tertangani dengan cepat hingga berujung pada pembengkakan biaya signifikan. 

“Ada banyak proyek yang tidak dimonitor, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun sampai Rp 100 triliun,” ungkapnya 

Ia menyebut, pada fase awal pembangunan kereta cepat pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, proses pembebasan lahan berjalan sangat lambat. Dalam kurun waktu satu hingga dua tahun, progres lahan yang dibebaskan hanya mencapai sekitar 4 kilometer. Kondisi tersebut diperparah oleh tidak jelasnya penanggung jawab proyek, sehingga koordinasi antar instansi menjadi tidak efektif.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Ambil Alih PT KCIC Pengelola Kereta Cepat Whoosh

“Kalau ada masalah, dipingpong antara BUMN dan kementerian. Akhirnya tidak ada yang benar-benar menangani. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Purbaya.

Ke depan, pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan untuk proyek-proyek besar agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana. Ia menekankan pentingnya pengendalian yang cepat dan andal, sebagaimana arahan Presiden, termasuk memastikan monitoring dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Di tengah perubahan tertentu, kita harus efisien, Presiden sudah memberi arahan, subsidi agak cepat-cepat, konsumsi lebih baik bijak, transformasi sistem kerja sudah dilakukan, ini bukan sisa hemat, tapi ini sosial ekonomi experience," ungkap Purbaya.

Baca Juga: Utang Whoosh Belum Pasti Ditanggung APBN 100%, Menkeu Purbaya Tunggu Arahan Prabowo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News