KONTAN.CO.ID-BOGOR. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap aparatur di Kementerian Keuangan, terutama  di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia memastikan kedepannya tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran di kedua lembaga tersebut.

“Tentang pemecatan, ya Pak Dirjen sudah memecat (pegawai) pajak, yang lain-lain (selain DJP) belum ada sampai sekarang,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).

Ia menegaskan, pemerintah akan terus membersihkan institusi pajak dan bea cukai dari praktik yang tidak sesuai aturan. Namun, fokusnya akan diarahkan ke perbaikan ke depan, bukan penelusuran pelanggaran masa lalu.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

“Ke depan kita akan membersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik. Saya nggak akan lihat ke belakang, tapi kalau dari sini ke depan masih ada macam-macam lagi, saya akan perhatikan juga,” tegasnya.

Baca Juga: Transaksi Kripto Menurun pada September, Ada Apa?

Purbaya optimistis langkah pembenahan ini bisa berjalan efektif dengan semangat baru yang sedang dibangun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Saya yakin dengan semangat yang kita berikan ke mereka beberapa hari terakhir ini, harusnya ke depan mereka akan align, akan menyesuaikan perilaku mereka dengan kebijakan kita yang baru,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya memastikan tidak akan ragu memberi sanksi keras jika masih ada pelanggaran yang terjadi di masa mendatang.

“Kalau ada macam-macam ya enggak ada ampun. Tapi untuk yang belakang-belakang saya enggak tahu busuk itu, biar aja dulu. Nanti kalau ada (ketahuan), diproses baru kita tindak,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan (fair treatment) dalam pembinaan pegawai di lingkungan pajak dan bea cukai, dengan memberi penghargaan bagi yang berprestasi, dan hukuman bagi yang melanggar.

“Target saya ke depan yang enggak main-main, supaya ada fair treatment untuk pekerjaan di pajak. Kalau bagus, dikasih penghargaan dan enggak diganggu,” ujarnya.

Purbaya bahkan membuka peluang pemberian insentif tambahan bagi aparat pajak yang mampu meningkatkan kinerja penerimaan negara.

“Nanti kalau bagus sekali, sekarang kan sekitar 10 ya, kalau bisa masuk 12 (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) dalam 10 tahun nanti kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Akan Bangun PLTS di 80.000 Desa, Menko Airlangga: Bisa Hemat Subsidi Listrik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News