KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai protes dan keluhan para puluhan Gubernur kepadanya terkait pemangkasan anggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan hal yang wajar.

Namun Purbaya mengingatkan, pemangkasan TKD tersebut bukanlah hal yang tanpa pertimbangan dari pemerintah pusat. Menurutnya para kepala daerah sejak lama harusnya menjaga kualitas belanjanya, sehingga bisa merealisasikan pembangunan di daerah dan anggarannya tidak terbuang ke berbagai pos yang tidak jelas.

Ia menduga banyak terjadi fraud di pemerintahan daerah sehingga pembangunan di daerah lambat terealisasi dengan baik.

Tugu Insurance Berkomitmen Hadirkan Layanan Terpercaya

Baca Juga: Purbaya Dukung Langkah Bersih-bersih Dirjen Pajak, Pecat Pegawai yang Fraud

"Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya enggak ada yang hilang sana sini," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10).

Di sisi lain, Purbaya menyebut dirinya akan mempertimbangkan penambahan anggaran dana TKD tahun 2026 jika perekonomian domestik semakin membaik, dan penerimaan negara meningkat.

"Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax-nya udah bagus, biaya enggak ada bocor, pajaknya enggak ada bocor. Harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua kita bagi," tegasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Restui Pembangunan Gedung Bank Jakarta di SCBD Tanpa APBN

Purbaya menekankan kepada para Gubernur daerah untuk menyelesaikan program-program yang diusulkan dengan baik untuk meyakinkan pemerintah pusat menambah anggaran TKD tahun depan.

"Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya yang ambil keputusan. Ini DPR dan di atas-atas sana. Nanti baru bisa di balik lagi arahnya ke arah desentralisasi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News