KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau pengawalan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat.

Program yang ditinjau mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Sekolah Rakyat. 

Peninjauan tersebut dilakukan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin sekaligus memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai sasaran.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: APBN Dorong Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73% pada Kuartal II 2026

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan MBG. Di Jawa Barat terdapat 6.794 SPPG dengan target survei sebanyak 199 SPPG.

Namun, hingga saat ini Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 275 SPPG, melampaui target yang ditetapkan.

Kapasitas SPPG di Jawa Barat berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari PAUD hingga SMA sederajat, serta balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Berdasarkan hasil pemantauan, secara umum kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Meski demikian, Purbaya meminta pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG diperkuat dengan indikator penilaian yang lebih terukur.

Ia meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya menggunakan skala 1 sampai 5.

Baca Juga: Purbaya: Desil 10 Tak Boleh Beli BBM Subsidi, Anggaran Bisa Hemat 10%

Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.

Selain MBG, Purbaya juga meninjau pengawalan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Barat. Terdapat 5.970 KDKMP di Jawa Barat dengan target survei sebanyak 147 KDKMP.

Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah KDKMP telah menyelesaikan pembangunan.

Program Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 sekolah yang terdapat di Jawa Barat.

Secara umum, kondisi Sekolah Rakyat yang disurvei dinilai baik dengan fasilitas yang relatif lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Purbaya menilai Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. Menurutnya, program tersebut masih membutuhkan komunikasi publik dan promosi yang lebih optimal.

Baca Juga: Bersiap! Desil 10 Tak Bisa Beli BBM Subsidi Lagi, Purbaya: Bisa Hemat Anggaran 10%

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya.

Di luar pengawalan program strategis, Purbaya juga menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Salah satu perhatian utama adalah belanja pegawai.

Menurut Purbaya, kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan kekurangan pagu atau pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Purbaya juga mengingatkan agar pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Dengan pengawasan langsung tersebut, pemerintah ingin memastikan program strategis yang menggunakan dukungan APBN tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Baca Juga: Subsidi BBM Tahun 2027 Turun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Penguatan indikator penilaian SPPG menjadi salah satu langkah yang didorong Kementerian Keuangan agar kualitas pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih objektif dan dibandingkan antarwilayah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News