KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Peninjauan dilakukan saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan didukung pengelolaan APBN yang tetap sehat.

Hingga Semester I 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah dinilai tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi. Pendapatan negara telah mencapai 46,56% dari target atau tumbuh 13,33% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06% dari pagu yang ditetapkan.

Purbaya mengatakan APBN tetap berperan optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Kondisi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,89%, didorong aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga: Purbaya Pastikan Defisit APBN di Bawah 3%, Ekonomi RI Masih Tetap Kuat

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 18.854 pemasok lokal, serta menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melakukan monitoring melalui pendampingan Kanwil DJPb dan KPPN di sejumlah SPPG di Jawa Tengah, antara lain di Klaten, Magelang, dan Kabupaten Semarang.

"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," tegas Purbaya.

Selain MBG, Purbaya juga meninjau implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian desa. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43.000 volume transaksi.

Menurut Purbaya, keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif.

Di sektor pendidikan, Menkeu juga meninjau perkembangan Program Sekolah Rakyat. Saat ini program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 16 lokasi sekolah, 110 rombongan belajar, dan melayani 3.080 siswa.

Baca Juga: ICW Adukan Pimpinan BGN ke Ombudsman: Gara-gara Rangkap Jabatan di BUMN

Purbaya mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan APBN dan berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ia menegaskan APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Di saat yang sama, optimalisasi belanja APBD juga perlu terus ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Purbaya juga menyoroti upaya digitalisasi penerimaan daerah yang dilakukan Kanwil DJPb Jawa Tengah. Salah satunya melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora, sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News