KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi kas pemerintah hingga akhir tahun 2025 masih dalam kondisi kuat, dengan dana sekitar Rp 399 triliun yang sebagian ditempatkan di Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi kebutuhan belanja pada Januari 2026.

"Akhir tahun 2025, uang saya ada sekitar Rp 390-an triliun di luar sana, sebagian di BI karena siap-siap untuk pengeluaran Januari," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Purbaya bilang, apabila dana tersebut nantinya masih berlebih, pemerintah dapat mengembalikannya ke perbankan sesuai kebutuhan pengelolaan kas negara.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Menurutnya, pengelolaan likuiditas saat ini jauh lebih fleksibel berkat sinkronisasi kebijakan fiskal dengan bank sentral.

"Tapi dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya," katanya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 6% di 2026

Sebelumnya, Kepala Ekonom BCA David Sumual menghitung, agar terjadi percepatan belanja, maka kebutuhan anggaran pada kuartal I-2026 daoat bertambah kisaran Rp 100 triliun hingga Rp 190 triliun dari kuartal I-2025.

Sebagai gambaran, pada kuartal I-2025 belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target, sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun. Artinya, bila ada tambahan belanja negara Rp 100 triliun, pemerintah setidaknya harus menyiapkan dana Rp 720 triliun atau 18,74% dari target Rp 3.842,7 triliun, untuk pembiayaan kuartal I 2026.

“Belanja kuartal I-2026 ini dipengaruhi oleh puasa dan Lebaran yang sepenuhnya masuk di kuartal I ditambah program insentif konsumsi pemerintah,” tutur David kepada Kontan, Kamis (4/12/2025).

David menambahkan, mengingat pola musiman penerimaan yang biasanya baru melonjak pada awal kuartal II 2025 serta posisi kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang saat ini turun ke level terendah sejak 2020 kisaran Rp 226,1 triliun per Oktober 2025, maka kenaikan belanja fiskal di awal tahun depan akan mendorong pemerintah untuk front-loading melakukan penerbitan surat utang negara (SUN), untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Baca Juga: Pemerintah Genjot Jaring Pengaman Sosial dan Lapangan Kerja Sepanjang 2025

Selanjutnya: Awal 2026, Pertamina Turunkan Harga Seluruh BBM Nonsubsidi

Menarik Dibaca: Bibit Siklon Tropis 90S Berpotensi Jadi Badai, Hujan Lebat di Sebagian Jawa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News