KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Pusat sampai 30 September 2025 mencapai Rp 1.589,9 triliun, atau baru terserap 59,7% dari outlook (Lapsem) APBN 2025 yang sebesar Rp 2.663,4 triliun. Artinya selama satu bulan, pemerintah telah membelanjakan Rp 201,1 triliun, dari realisasi bulan Agustus sebelumnya Rp 1.388,8 triliun.

Jika dibandingkan secara tahunan, penyerapan belanja Pemerintah selama embilan bulan pertama ini lebih lambat dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar Rp 1.616,06 triliun dengan penyerapan 65,49% dari pagu APBN 2024.

Baca Juga: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Naik Jadi 3.136,5 Triliun pada 2026, Ini Rinciannya

Buka Cabang Baru di Gading Serpong, Electronic City Hadirkan Layanan Service City

Perlambatan belanja pemerintah pusat ini dikarenakan melambatnya penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yakni baru terserap 62,8% dari outlook APBN 2025, atau sebesar Rp 800,9  triliun. Sementara jika dibandingkan pada akhir September 2024, penyerapan belanja K/L mencapai 73,65% atau sebesar Rp 803,35 triliun. 

Sementara itu dari sisi belanja non K/L sebesar Rp 789 triliun, atau baru terserap 56,8% dari outlook APBN 2025. Jika dibandingkan pada akhir September 2024, penyerapan belanja non K/L mencapai 59,03% atau sebesar Rp 812,71 triliun. 

"Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infastruktur," ungkap Purbaya dalam konfrensi pers, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih Minim, Dinilai Berdampak pada Ekonomi

Adapun dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 644,9 triliun, atau sudah terserap 74,6% dari outlook APBN 2025. Penyerapan ini lebih rendah jika dibandingkan secara tahunan yang sebesar 74,11% pada September 2024.

Meski demikian, Purbaya menyebut defisit anggaran sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp 18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiksal yang terus berlanjut.

"Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," ungkapnya.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 694,2 Triliun Per Mei 2025

Selanjutnya: Belajar dari Cikande, Kemenperin Wajibkan Kawasan Industri Lapor Radiasi Tiap 3 Bulan

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Snack Fair Periode 1-15 Oktober 2025, Beli 1 Gratis 1 Lay’s-Cheetos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News