KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) baru yang bertugas untuk mengawasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya penyerapan program-program prioritas.

Rencana pembentukan Satgas ini disebut sudah diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin Pak Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara dan mengusulkan kepada Presiden untuk dibentuk semacam Satgas untuk percepatan program strategis pemerintah," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada awak media, usai agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Baca Juga: Realisasi Belanja K/L Hingga Awal Oktober 2025 Capai Rp 815 Triliun

Melalui pembentukan Satgas baru ini, Suahasil menyebut pemerintah nantinya dapat mengevaluasi lebih jauh seluruh proses belanja negara di semua Kementerian/Lembaga (K/L), baik itu untuk pelaksanaan program prioritas Prabowo maupun program-program stimulus ekonomi lainnya.

Maklum, sejumlah program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih sejauh ini belum menyerap alokasi dana APBN dengan baik. Sehingga anggaran yang kurang terserap ini dapat dengan cepat dialokasi untuk program-program stimulus ekonomi lainnya.

"Nanti Pak Menko, Pak Menkeu yang akan mengkoordinasikan semuanya," ungkap Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil menyebut pemerintah juga akan kembali meluncurkan paket stimulus di Kuartal IV-2025 yang segera diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pusat Baru Terserap 51,4% pada Agustus 2025

"Kita kan ada beberapa program paket ekonomi dan stimulus ekonomi yang juga harus kita review lagi angka-angkanya. Dan nanti Pak Presiden akan me-launching juga beberapa tambahan program untuk tambahan stimulus ekonomi kita," ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini termasuk anggaran tambahan yang sebesar Rp 171 triliun. Dari total tersebut dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Adapun untuk tahun depan, secara total BGN akan menerima Rp 335 triliun pada tahun depan, dan menjadi anggaran terbesar di antara K/L lainnya.

Dadan mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar tersebut tak lain untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

Baca Juga: Pemerintah di Persimpangan Jalan: Belanja Prioritas vs Defisit APBN

Selanjutnya: 10 Cara Alami Mengobati Batuk yang Efektif, Mau Coba?

Menarik Dibaca: 10 Cara Alami Mengobati Batuk yang Efektif, Mau Coba?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News