JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memastikan akan terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) bagi anggota TNI di seluruh wilayah Indonesia. "Pada 2011 ada kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan bagi prajurit TNI. Dengan penggabungan kementerian menjadi Kementerian PUPR, maka program penyediaan perumahan bagi para prajurit tersebut akan terus kami lanjutkan sehingga mereka bisa menempati rumah yang layak ketika bertugas," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, Selasa (19/1). Menurut Syarif, penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bukan hanya untuk para prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang masih aktif bertugas saja, melainkan juga diperuntukkan bagi para purnawirawan dan warakawuri. Dikatakan, salah satu upaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi anggota TNI adalah dengan membangun Rusun dan Rusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rusun dan Rusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR, imbuh Syarif, nantinya sudah harus siap huni oleh para anggota TNI serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti jalan masuk ke lokasi serta sudah dialiri saluran listrik dan air bersih. "Anggota TNI yang ingin pindah ke Rusun dan Rusus nantinya diharapkan bisa hidup nyaman dan tenang karena seluruh fasilitas, listrik dan airnya sudah ada. Kalau memang perlu dilengkapi dengan perabot nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut,” katanya. Pada 2015, tambah Syarif, Ditjen Penyediaan Perumahan setidaknya telah membangun Rusun untuk anggota TNI sebanyak 89 tower yang tersebar di 77 lokasi. Adapun jumlah unit yang terbangun sekitar 3.230 unit. Sedangkan Rusus yang dibangun sebanyak 1.568 unit dan tersebar di 120 lokasi. "Rusun dan Rusus yang terbangun berada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua," demikian Syarif. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PURP lanjutkan penyediaan rusun-rusus bagi TNI
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memastikan akan terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) bagi anggota TNI di seluruh wilayah Indonesia. "Pada 2011 ada kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan bagi prajurit TNI. Dengan penggabungan kementerian menjadi Kementerian PUPR, maka program penyediaan perumahan bagi para prajurit tersebut akan terus kami lanjutkan sehingga mereka bisa menempati rumah yang layak ketika bertugas," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, Selasa (19/1). Menurut Syarif, penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bukan hanya untuk para prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang masih aktif bertugas saja, melainkan juga diperuntukkan bagi para purnawirawan dan warakawuri. Dikatakan, salah satu upaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi anggota TNI adalah dengan membangun Rusun dan Rusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rusun dan Rusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR, imbuh Syarif, nantinya sudah harus siap huni oleh para anggota TNI serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti jalan masuk ke lokasi serta sudah dialiri saluran listrik dan air bersih. "Anggota TNI yang ingin pindah ke Rusun dan Rusus nantinya diharapkan bisa hidup nyaman dan tenang karena seluruh fasilitas, listrik dan airnya sudah ada. Kalau memang perlu dilengkapi dengan perabot nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut,” katanya. Pada 2015, tambah Syarif, Ditjen Penyediaan Perumahan setidaknya telah membangun Rusun untuk anggota TNI sebanyak 89 tower yang tersebar di 77 lokasi. Adapun jumlah unit yang terbangun sekitar 3.230 unit. Sedangkan Rusus yang dibangun sebanyak 1.568 unit dan tersebar di 120 lokasi. "Rusun dan Rusus yang terbangun berada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua," demikian Syarif. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
