JAKARTA. JIka tidak ada perubahan jadwal, April nanti pemerintah akan menggelar kembali rapat kerja nasional bersama para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kali ini, sasaran pertemuan adalah pemantapan program-program kerakyatan pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa bilang dalam rakernas kali ini, pemerintah akan menindaklanjuti usulan program kerakyatan dari pemerintah daerah serta program 100 hari. "Kita ingin melakukan penajaman lagi di dalam program pro rakyat dan muaranya pada capaian Millenium Development Goal's," kata Hatta usai rapat koordinasi mempersiapkan bahan rakernas di Istana Wakil Presiden, Rabu (24/3). Dengan demikian, seluruh program kerakyatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa berjalan beriringan. "Rencana Kerja Pemerintah harus sinkron dengan program yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi," terang Hatta. Program kerakyatan usulan pemerintah daerah yang perlu dipertajam antara lain progran air bersih, program aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) seperti ketersediaan modal-modal kerja. Lantas aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan bagi gizi bagi ibu dan anak. "Memang diperlukan satu mekanisme sinkronisasi program? daerah terutama pada kabupaten/kota dengan gubernurnya, dan pusat," katanya. Sebagai ujung tombak dari program program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan adalah di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, kata Hatta, lebih dari 60% sasaran program kerakyatan untuk masyarakat pedesaan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pusat dan Daerah Segera Bahas Program Pro Rakyat
JAKARTA. JIka tidak ada perubahan jadwal, April nanti pemerintah akan menggelar kembali rapat kerja nasional bersama para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kali ini, sasaran pertemuan adalah pemantapan program-program kerakyatan pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa bilang dalam rakernas kali ini, pemerintah akan menindaklanjuti usulan program kerakyatan dari pemerintah daerah serta program 100 hari. "Kita ingin melakukan penajaman lagi di dalam program pro rakyat dan muaranya pada capaian Millenium Development Goal's," kata Hatta usai rapat koordinasi mempersiapkan bahan rakernas di Istana Wakil Presiden, Rabu (24/3). Dengan demikian, seluruh program kerakyatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa berjalan beriringan. "Rencana Kerja Pemerintah harus sinkron dengan program yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi," terang Hatta. Program kerakyatan usulan pemerintah daerah yang perlu dipertajam antara lain progran air bersih, program aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) seperti ketersediaan modal-modal kerja. Lantas aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan bagi gizi bagi ibu dan anak. "Memang diperlukan satu mekanisme sinkronisasi program? daerah terutama pada kabupaten/kota dengan gubernurnya, dan pusat," katanya. Sebagai ujung tombak dari program program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan adalah di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, kata Hatta, lebih dari 60% sasaran program kerakyatan untuk masyarakat pedesaan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News