KONTAN.CO.ID - SEOUL. Menjelang kunjungannya ke Korea Utara, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan membangun kerjasama sistem perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara, dan menjanjikan dukungannya untuk negara itu. 

Mengutip Reuters, Selasa (18/6), dalam sebuah surat yang diterbitkan di media pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun, presiden Rusia mengatakan kedua negara telah mengembangkan hubungan baik dan kemitraan selama 70 tahun terakhir berdasarkan kesetaraan, saling menghormati dan kepercayaan.

“Kami akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat, dan bersama-sama menolak pembatasan sepihak yang tidak sah,” tulis Putin. 

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Baca Juga: Vladimir Putin Kunjungi Korea Utara untuk Pertama Kali dalam 24 Tahun, AS Terganggu

“Dan pada saat yang sama – kami akan membangun arsitektur keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eurasia.”

Dia berterima kasih kepada Korea Utara karena mendukung operasi militer khusus di Ukraina, dan berjanji akan mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS.

Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan orang penting Putin di bidang energi, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, akan menjadi bagian dari delegasi tersebut.

Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara tampaknya telah melakukan persiapan untuk kemungkinan parade militer di pusat kota Pyongyang, menurut citra satelit komersial.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengulangi tuduhan pada hari Senin bahwa Korea Utara telah memasok lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Dia mengatakan Amerika Serikat telah melihat Putin menjadi sangat putus asa selama beberapa bulan terakhir dan meminta Iran dan Korea Utara untuk mengganti peralatan yang hilang di medan perang.

Baca Juga: Soal Energi Nuklir, Amerika Serikat Kini Tertinggal Jauh di Belakang China

Moskow dan Pyongyang membantah adanya transfer senjata.

Korea Utara, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), telah berada di bawah sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan tindakan tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun.

Selama beberapa tahun terakhir Dewan Keamanan terpecah belah mengenai cara menangani Pyongyang. Rusia dan China mengatakan sanksi yang lebih besar tidak akan membantu dan menginginkan tindakan seperti itu dilonggarkan. 

Mereka mengusulkan agar sejumlah sanksi dicabut pada bulan Desember 2019, namun belum pernah melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mereka.

Pada bulan Mei 2022, pasangan ini memveto dorongan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru. Rusia kemudian memveto pada bulan Maret tahun ini mengenai pembaruan panel ahli yang memantau penegakan sanksi PBB.

China dan Rusia mengatakan latihan militer gabungan yang dilakukan AS dan Korea Selatan memprovokasi Pyongyang, sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow menguatkan Korea Utara dengan melindungi negara tersebut dari sanksi lebih lanjut.

Setelah Korea Utara, Putin akan mengunjungi Vietnam pada 19-20 Juni.

Editor: Herlina Kartika Dewi