LONDON. Pemerintah Qatar berharap, Indonesia dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dikirimkan, mengingat Qatar sedang melakukan beberapa proyek besar dalam rangka persiapan Piala Dunia tahun 2022.

Hal ini diungkapkan ketika Dubes RI untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi bertemu Direktur Internasional Cooperation Departement Saleh Saied Al-Shawi Al-Marri dan Kepala Permanent Recruitment Committee, Kementerian Pengembangan Tenaga Kerja dan Sosial Qatar serta Captain Abdullah Khalifa Al-Mohanhannadi, dari Kementerian Dalam Negeri Qatar.

Counsellor Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan mengatakan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Qatar akan mengirim pejabatnya untuk berkunjung ke Indonesia pada 14 Mei 2016.

"Mereka meminta bantuan KBRI Doha agar kunjungan membahas mengenai peluang tenaga kerja di Qatar dengan kementerian dan pihak-pihak terkait di Indonesia berhasil dengan maksimal," kata Boy di London, Senin (9/5).

Sekadar mengingatkan, pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman TKI pada pengguna perseorangan di Timur Tengah, termasuk Qatar. 

Dubes Sidehabi di awal Mei ini juga telah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri guna membahas peluang tenaga kerja di Qatar serta dampak dari pelarangan pengiriman tenaga kerja informal ke Qatar.

Pada pertemuan tersebut, Menaker Hanif kembali menegaskan mengenai kebijakan pemerintah yang melarang penempatan tenaga kerja pada pengguna perorangan di negara-negara Timur Tengah. Pihak perwakilan RI diminta fokus menangani buruh migran Indonesia untuk mendapatkan legalitas supaya terlindungi keberadaannya.

Selain itu, Hanif meminta perwakilan RI di Timur Tengah lebih mengupayakan penempatan TKI pekerja terampil dan semi terampil guna membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Dubes Sidehabi menjelaskan, pemerintah Qatar menjanjikan tambahan kuota tenaga kerja dari 40.000 saat ini menjadi 50.000 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 10.000 yang dibutukan adalah tenaga kerja terampil dan sisanya 30.000 tenaga kerja infomal.

Mantan Anggota DPR tersebut mengatakan, negara dengan kapita US$ 100.000 ini hanya memiliki penduduk asli sekitar 17% dari total 2,5 juta. Selebihnya merupakan ekspatriat asing termasuk dari Indonesia. Diutarakan pula bahwa hanya 0,4% persen dari buruh migran Indonesia yang bermasalah di Qatar.

Pemerintah Qatar saat ini tengah berbenah dalam melakukan pembangunan besar besaran guna persiapan pelaksanaan Piala Dunia 2022. 

Diperkirakan, pembangunan ini akan memakan biaya US$ 200 miliar untuk pembangunan stadion, infrastrukur jalan, jalur kereta api dan reklamasi kota-kota baru.

Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan tenaga kerja terampil dan semi terampil, termasuk dari Indonesia. Kebijakan Qatar untuk merekrut buruh migran Indonesia sejalan dengan kebijakan Look East Policy untuk meningkatkan peluang ekonomi termasuk tenaga kerja pada negara-negara Asia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia