KONTAN.CO.ID - AMMAN. Raja Yordania Abdullah menolak rencana apa pun yang ingin dilakukan pemerintah Israel untuk menduduki sebagian wilayah Gaza atau menciptakan zona keamanan di wilayah tersebut.
Reuters yang mengutip media pemerintah Yordania pada Senin (13/11/2023) melaporkan, raja mengatakan bahwa akar penyebab krisis ini adalah penolakan Israel terhadap hak-hak sah warga Palestina. Dalam pernyataan resminya di istana kerajaan, raja mengatakan kepada para politisi senior bahwa tidak ada solusi militer atau keamanan terhadap konflik antara Israel dan Palestina.
Dia mengatakan Gaza yang dilanda perang tidak boleh dipisahkan oleh Israel dari wilayah Palestina lainnya. “Akar dari krisis ini adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan penolakannya terhadap hak-hak sah warga Palestina,” jelas Abdullah. Dia menambahkan, “Solusinya dimulai dari sana dan jalan lainnya pasti akan gagal dan lebih banyak lagi siklus kekerasan dan kehancuran.”
Baca Juga: Tak Ada yang Bisa Dijual, Rak-Rak Toko Tampak Kosong di Gaza Selatan Abdullah mengatakan dia telah lama memperingatkan tentang pelanggaran Israel di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yordania. Serangan pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina dapat “memperluas konflik” dan mendorong wilayah tersebut “ke jurang yang dalam”. Yordania adalah rumah bagi sejumlah besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang khawatir Israel akan mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang kini diduduki Israel. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran publik Al Mamlaka bahwa Israel telah melewati setiap garis merah hukum, etika dan kemanusiaan dalam perang biadabnya terhadap warga Gaza. “Israel menolak untuk mendengarkan. Apa yang mereka lakukan bukanlah membela diri tetapi melakukan kejahatan perang,” tambahnya. Abdullah mengatakan bulan ini satu-satunya jalan menuju perdamaian permanen adalah menghidupkan kembali perundingan mengenai negara Palestina merdeka bersama Israel. Perundingan yang ditengahi AS telah terhenti selama hampir satu dekade.
Baca Juga: Boikot Anti-Barat Melanda Timur Tengah, Coca Cola Tersingkir Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang. Dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina tidak seharusnya mengambil alih kendali di Gaza. Pekan lalu dia mengatakan Israel akan mengambil kendali keamanan di Gaza untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
