KAIRO. Presiden AS Barrack Obama melakukan pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron, King Abdullah dari Jordania, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Mesir yang telah porak-poranda setelah kerusuhan berminggu-minggu yang akhirnya berhasil menggulingkan Hosni Mubarak dari tampuk kekuasaannya selama 30 tahun sebagai Presiden Mesir.Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir hingga saat ini menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mempertahankan kabinet yang sah selama proses transisi. "Kami tidak akan menjadi pengganti pemerintahan yang sah," ujar pemimpin dewan angkatan bersenjata Mesir Mohammed Hussein Tantawi.Hingga detik ini pun, militer belum juga mengumumkan peta menuju demokrasi yang kedepannya akan dijalankan oleh pemerintah. Militer pun belum menyatakan bahwa akan mengangkat hukum darurat, seperti yang disarankan Obama agar Mesir bisa menjalankan perubahan secara nyata.Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi utama Mesir menyatakan pendapatnya bahwa parlemen harus segera dibubarkan. "Harus ada pemilihan umum yang bebas dan adil di bawah pengawasan hukum," kata juru bicara Ikhwanul Muslimin dalam surat elektroniknya, kemarin (12/2).Sementara itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kekacauan politik di Mesir bisa mempengaruhi perjanjian damai antara Israel dan Mesir. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik jaminan dari dewan militer untuk menjaga keamanan Mesir pasca lengsernya Mubarak. "Kami juga menghormati semua kewajiban regional dan internasional serta perjanjian damai yang telah disepakati," kata Netanyahu.Namun, meskipun rakyat Mesir telah berhasil menggulingkan Mubarak, mereka tetap tidak akan berhenti melakukan demonstrasi sebelum seluruh permintaannya terpenuhi. "Saat ini kami menunggu pernyataan dari militer untuk membuat langkah selanjutnya dan kepastian waktu untuk membentuk pemerintahan transisional," ujar Hany Mikael salah satu demonstran yang bekerja sebagai pembuat pakaian.
Rakyat menunggu langkah militer untuk ciptakan pemerintahan transisi di Mesir
KAIRO. Presiden AS Barrack Obama melakukan pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron, King Abdullah dari Jordania, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Mesir yang telah porak-poranda setelah kerusuhan berminggu-minggu yang akhirnya berhasil menggulingkan Hosni Mubarak dari tampuk kekuasaannya selama 30 tahun sebagai Presiden Mesir.Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir hingga saat ini menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mempertahankan kabinet yang sah selama proses transisi. "Kami tidak akan menjadi pengganti pemerintahan yang sah," ujar pemimpin dewan angkatan bersenjata Mesir Mohammed Hussein Tantawi.Hingga detik ini pun, militer belum juga mengumumkan peta menuju demokrasi yang kedepannya akan dijalankan oleh pemerintah. Militer pun belum menyatakan bahwa akan mengangkat hukum darurat, seperti yang disarankan Obama agar Mesir bisa menjalankan perubahan secara nyata.Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi utama Mesir menyatakan pendapatnya bahwa parlemen harus segera dibubarkan. "Harus ada pemilihan umum yang bebas dan adil di bawah pengawasan hukum," kata juru bicara Ikhwanul Muslimin dalam surat elektroniknya, kemarin (12/2).Sementara itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kekacauan politik di Mesir bisa mempengaruhi perjanjian damai antara Israel dan Mesir. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik jaminan dari dewan militer untuk menjaga keamanan Mesir pasca lengsernya Mubarak. "Kami juga menghormati semua kewajiban regional dan internasional serta perjanjian damai yang telah disepakati," kata Netanyahu.Namun, meskipun rakyat Mesir telah berhasil menggulingkan Mubarak, mereka tetap tidak akan berhenti melakukan demonstrasi sebelum seluruh permintaannya terpenuhi. "Saat ini kami menunggu pernyataan dari militer untuk membuat langkah selanjutnya dan kepastian waktu untuk membentuk pemerintahan transisional," ujar Hany Mikael salah satu demonstran yang bekerja sebagai pembuat pakaian.
