JAKARTA. Kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan berdampak besar bagi masyarakat. Makanya, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk memberikan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat yang terkena dampak. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk membuka opsi kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu, saat ini penting bagi pemerintah untuk memikirkan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan mendongkrak inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan terpukul. Padahal, “Daya beli masyarakat itu, 70% (dari penghasilan) rakyat miskin itu untuk pangan. Jadi harus kami carikan kompensasi yang tepat," ujar Hatta Kamis (23/2). Ia menambahkan pemerintah akan memberikan bantuan langsung bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM sebagai kompensasi. Pemerintah akan menentukan fokus sasaran masyarakat mana yang akan mendapatkan kompensasi ini bersama dengan DPR. Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi 17,5 juta kepala keluarga penerima raskin atau 40% masyarakat dengan penghasilan terendah. "Terserah mau pilih yang mana nanti," tawar Hatta. Menteri Keuangan Agus Martowardojo bilang pemerintah akan memikirkan bentuk kompensasi atas penyesuaian harga BBM kepada masyarakat miskin. Alasannya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu lonjakan inflasi yang akan tecermin pada kenaikan harga dan kenaikan biaya transportasi. "Kami mesti melihat pelajar-pelajar yang juga dengan latar belakang mudah kena dampak dari (kenaikan) harga. Bentuk-bentuk kompensasi lainnya, termasuk sedang dipikirkan juga untuk transportasi. Tapi semua masih dalam bentuk kajian," jelas Agus. Agus bilang pemerintah akan menggunakan dana dari optimalisasi anggaran dan penghematan anggaran belanja pemerintah. Sayangnya, Agus belum bisa memastikan berapa besar potensi penghematan dan berapa jumlah dana kompensasi yang dibutuhkan pada tahun ini.
Rakyat miskin dapat kompensasi kenaikan BBM
JAKARTA. Kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan berdampak besar bagi masyarakat. Makanya, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk memberikan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat yang terkena dampak. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk membuka opsi kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu, saat ini penting bagi pemerintah untuk memikirkan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan mendongkrak inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan terpukul. Padahal, “Daya beli masyarakat itu, 70% (dari penghasilan) rakyat miskin itu untuk pangan. Jadi harus kami carikan kompensasi yang tepat," ujar Hatta Kamis (23/2). Ia menambahkan pemerintah akan memberikan bantuan langsung bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM sebagai kompensasi. Pemerintah akan menentukan fokus sasaran masyarakat mana yang akan mendapatkan kompensasi ini bersama dengan DPR. Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi 17,5 juta kepala keluarga penerima raskin atau 40% masyarakat dengan penghasilan terendah. "Terserah mau pilih yang mana nanti," tawar Hatta. Menteri Keuangan Agus Martowardojo bilang pemerintah akan memikirkan bentuk kompensasi atas penyesuaian harga BBM kepada masyarakat miskin. Alasannya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu lonjakan inflasi yang akan tecermin pada kenaikan harga dan kenaikan biaya transportasi. "Kami mesti melihat pelajar-pelajar yang juga dengan latar belakang mudah kena dampak dari (kenaikan) harga. Bentuk-bentuk kompensasi lainnya, termasuk sedang dipikirkan juga untuk transportasi. Tapi semua masih dalam bentuk kajian," jelas Agus. Agus bilang pemerintah akan menggunakan dana dari optimalisasi anggaran dan penghematan anggaran belanja pemerintah. Sayangnya, Agus belum bisa memastikan berapa besar potensi penghematan dan berapa jumlah dana kompensasi yang dibutuhkan pada tahun ini.
