KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Tiola Allain mengatakan peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri akan mempengaruhi tren transaksi ekonomi digital, dengan meningkatnya pembeli pasar konvensional yang beralih ke platform digital. 

“Pemerintah dapat melanjutkan dan menggalakkan berbagai program pembinaan UMKM dan sosialisasi mengenai transformasi ekonomi digital yang lebih luas,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (19/4).

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking pada Maret 2023 meningkat 9,88% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) menjadi Rp4.944,1 triliun.

Menurut Tiolla, walaupun terjadi kenaikan harga, daya beli konsumen juga meningkat karena adanya anggaran tambahan, seperti tunjangan hari raya dan peningkatan penerimaan pada sektor-sektor strategis, seperti makanan minuman.

Baca Juga: Ekonom Bank Mandiri Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75% hingga Akhir 2023

"Hal ini menggarisbawahi pentingnya integrasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam platform digital," katanya.

Dia mengungkapkan, Menteri Koordinator Perekonomian Ekonomi, Airlangga Hartarto pada awal April lalu menyebut 40% atau setara US$ 77 miliar dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia, maka momen Ramadan dan Idul Fitri merupakan waktu yang tepat terjadi peningkatan transaksi ekonomi digital.

Pada 2025, lanjut dia, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi USD 130 miliar dan terus akan meningkat hingga mencapai sekitar USD 360 miliar di 2030.

"Namun, patut disayangkan saat ini aktivitas e-commerce masih terpusat di daerah perkotaan. Sebesar 76% aktivitas e-commerce masih berada di Pulau Jawa. Sementara, penduduk yang tinggal di luar daerah perkotaan, atau setara dengan 45% dari populasi Indonesia, masih mempunyai digital habit yang tertinggal tiga sampai lima tahun di belakang kota-kota besar," ungkapnya.

Tiola menambahkan, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, pemerataan akses infrastruktur internet menjadi lebih penting, demi memastikan bahwa penduduk di luar kota-kota besar juga dapat diuntungkan dengan kemudahan pelayanan digital.

Baca Juga: BI Diprediksi Akan Tahan Suku Bunga Acuan 5,75% Sampai Akhir 2023

Menurutnya, ini harus dibarengi dengan upaya nyata untuk mendukung keamanan dan pertumbuhan di sektor ini, termasuk meminimalisir ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi (digital divide) dan kemampuan digital antar daerah dan antar konsumen di Indonesia. 

"Ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan digital dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan penetrasi ekonomi digital dan menciptakan peluang ekonomi untuk mereka yang tinggal di kota-kota kecil dan jauh dari pusat ekonomi," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .