JAKARTA. Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia memberi efek besar pada langkah ekspansi sejumlah perusahaan dalam negeri. Tidak hanya industri galangan kapal saja yang mencoba meraup berkah dari mimpi tol laut Jokowi, namun juga industri lain, seperti industri asuransi, konstruksi, dan perbankan. Dengan nilai proyek mencapai ratusan triliunan rupiah, salah satu perusahaan asuransi pelat merah yang siap memperkuat sektor maritimnya adalah PT Asuransi Jasindo. Perusahaan ini akan membenahi aktivitas usahanya terkait asuransi kapal, seperti asuransi kecelakaan kapal, pengangkutan kapal, dan asuransi rangka kapal. Direktur Jasindo Sahata L Tobing menjelaskan, pihaknya akan menaruh perhatian lebih untuk mendorong industri perkapalan dalam negeri. Misalnya dalam pemberian asuransi kecelakaan kapal agar mengikuti standar layak operasi internasional. “Termasuk membenahi tarif premi asuransi rangka kapal yang saat ini relatif tinggi, karena sepadan dengan risikonya yang juga tinggi,” ujarnya.
Asuransi industri perkapalan merupakan salah satu lini usaha Jasindo dengan kontribusi masih dibawah 20% dari total pencapaian premi per Oktober 2014 yang sebesar Rp 3 triliun. Di industri keuangan, salah satu bank yang akan memperkuat lini sektor maritim adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Bank Mandiri mengaku siap menyalurkan kredit sindikasi dalam program pengembangan ekonomi maritim, terutama pembangunan 24 pelabuhan besar di seluruh Indonesia. Sedangkan BRI saat ini tengah menyusun skema kredit yang sesuai untuk nelayan melalui
branchless banking. Seperti diketahui selain akan membangun 24 pelabuhan baru, pemerintah juga menganggarkan pembelian kapal barang perintis, kapal angkutan ternak, serta kapal angkutan rakyat. Direktur UMKM BRI Djarot Kusumayakti menjelaskan, saat ini BRI tengah mendefinisikan nelayan. BRI membagi nelayan dalam beberapa kelompok, seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, nelayan produsen, nelayan distributor dan nelayan pedagang. Dari sisi kapasitas tangkap, nelayan juga dibagi dalam nelayan kecil yang melaut tiap hari, nelayan menengah yang melaut dalam hitungan mingguan, maupun nelayan besar yang melaut dalam hitungan 1-2 bulan. "Semua itu perlu dipikirkan untuk bisnis model pembiayaan. Jika tidak, kredit maritim akan mengalami kegagalan," ujar Djarot, kepada KONTAN, Senin (24/11). BRI akan memaksimalkan penyaluran kredit mikro pada nelayan melalui agen branchless banking-nya yang mencapai 14.388 per Oktober 2014. Dalam pemberian kredit nelayan itu, BRI akan melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan Perikanan. Setelah lampu hijau diperoleh, Djarot berjanji untuk meluncurkan produk kredit baru untuk nelayan dalam waktu tak lama lagi. OJK sendiri mengaku segera menyusun skema bisnis model dalam pembiayaan sektor maritim. Upaya ini bertujuan memperluas akses jasa keuangan bagi kalangan nelayan yang selama ini sulit memperoleh akses pembiayaan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Selama ini para nelayan kerap kesulitan memperoleh kredit untuk mengembangkan usaha perikanan tangkapnya," katanya. Data OJK, sampai saat ini kredit yang dikucurkan oleh industri perbankan kepada usaha perikanan tangkap masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena profesi ini dipandang memiliki risiko yang besar sehingga membuat bank agak berhati-hati. “Makanya kredit perikanan kita masih kecil, di bawah 1%,” kata Lucky Fathul, Deputi Komisioner OJK Bidang Manajemen Strategis. Per September 2014, jumlah kredit yang disalurkan bank umum untuk sektor perikanan mencapai Rp 7,14 triliun. Jumlah ini hanya sebesar 0,20% dibanding total kredit untuk seluruh sektor ekonomi oleh bank umum di kuartal III lalu yang mencapai Rp 3.413,55 triliun. Sektor konstruksi dan telekomunikasi Di sektor konstruksi, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) juga berharap meraup untung dari misi Jokowi yang akan mengenjot infrastrruktur dan maritim. Menurut Sekretaris Perusahaan Wika Beton Puji Haryadi, pembangunan infrastruktur maritim akan membuat pasar beton pracetak naik. "Semua itu pasar potensial beton pracetak. Pelabuhan dapat dibangun dengan cepat dan efisien, dengan menggunakan beton pracetak," katanya, Selain mengembangkan produk beton tiang pancang, Wika Beton sebenarnya juga sudah mulau mengembangkan beton pracetak maritim sejak 10 tahun terakhir. Dengan pasar yang membesar, Wika Beton memproyeksi bisa mengantongi pendapatan hingga Rp 4 triliun di akhir 2015. Jumlah tersebut tumbuh 27,8% dari pendapatan yang diincar WTON tahun ini yakni sebesar Rp 3,13 triliun. "Tahun lalu porsi penjualan untuk infrastruktur sekitar 44%, tahun depan diperkirakan dapat lebih tinggi mengingat banyaknya proyek infrastruktur yang segera ditenderkan pada awal tahun nanti," imbuh Puji. Wika Beton sendiri berencana menambah satu pabrik baru lagi di Kalimantan. Perusahaan ini sengaja menyasar Kalimantan lantaran permintaan produk beton pracetak selama ini didatangkan dari pabrik yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Wika Beton saat ini sudah memiliki sekitar 12 pabrik. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) juga membidik peluang dari program kemaritiman Jokowi. Perusahaan telekomunikasi ini mengaku siap membangun infrastruktur dasar di enam pelabuhan Indonesia. Enam pelabuhan itu adalah Tanjung Priok, Belawan, Batam, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Telkom akan membangun kabel fiber optik, stasiun pemancar (BTS) serta koneksi internet (WiFi.id). "Sebetulnya di setiap pelabuhan ini Telkom sudah punya jaringan, tinggal memperkuat. Jadi investasinya sekitar Rp 500 juta per pelabuhan," kata Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin. Awaluddin menargetkan, pembangunan infrastruktur dasar di enam lokasi ini bisa selesai Desember ini. "Jika infrastruktur dasar sudah terpasang artinya sudah terkoneksi, maka tinggal memasang aplikasi untuk memudahkan bisnis di pelabuhan," katanya. Telkom telah menyiapkan aplikasi yang bernama Inaportnet. Inaportnet ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA). Target dari pengguna Inaportnet adalah semua stakeholder di pelabuhan, yaitu otoritas pelabuhan, bea cukai, instansi pemerintahan lainnya, perusahaan pelayaran, operator terminal, freight forwarders, customs brokers, container freight station (CFS), inland trucker, serta importir dan eksportir. Keseriusan Telkom di bidang maritim ditandai dengen pembentukan divisi kemaritiman di bawah Enterprise & Business Service Bisnis. Telkom berharap, divisi ini bisa meraup pendapatan Rp 250 miliar tahun ini dan menjadi Rp 500 miliar di 2015. Tidak hanya menarik perusahaan lokal, sejumlah negara juga tertarik turut serta mewujudkan misi maritim Jokowi. Selain Jepang dan China, negara Eropa dan Singapura juga sudah mengungkapkan ketertarikannnya atas visi maritim Jokowi. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki bahkan mengaku menghubungi pemilik perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas rencana investasi khususnya di bidang pembangunan infrastruktur maritim. “Sudah saya kontak perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas bagaimana kami bisa memberikan investasi dengan Indonesia di bidang infrastruktur maritim,” katanya. Singapura juga kepincut ikut menggarap proyek tol laut. Hal itu disampaikan delegasi pengusaha Singapura yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Teo Ser Luck saat bertemu dengan pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Mereka tertarik investasi dibeberapa sektor yang prioritas Presiden Jokowi, misalnya sektor maritim. Singapura punya kemampuan dalam sektor itu," ujar Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto. Rencana Proyek Pengadaan Kapal 2015-2019 (Rp triliun)
| Tahun | Kontainer | Kapal Barang Perintis | Kapal Pelayaran Rakyat |
| 15.000 DWT | 40.000 DWT |
| Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran |
| 2015 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 8 | 1,28 | 50 | 2,5 |
| 2016 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 1,12 | 100 | 5 |
| 2017 | 9 | 2,25 | 12 | 5,4 | 4 | 0,64 | 120 | 6 |
| 2018 | 9 | 2,25 | 12 | 5,4 | 4 | 0,64 | 130 | 6,5 |
| 2019 | 8 | 2 | 5,85 | 5,85 | 3 | 0,48 | 100 | 5 |
| Jumlah | 46 | 11,5 | 37 | 16,65 | 26 | 4,16 | 500 | 25 |
Sumber: Bappenas Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Uji Agung Santosa
