KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bukan tanpa alasan, aktivitas pertambangan ini dinilai lebih banyak kerugian lingkungannya ketimbang nilai ekonominya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kondisi nikel saat ini menunjukkan oversupply terutama sebagai bahan baku baja tahan karat.

Dia mencontohkan, masalah yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) hingga PT Tsingshan yang menghentikan produksi baja tahan karat menjadi bukti pasar ekspor tengah turun.

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

“Permintaan China soal produk olahan nikel sedang lesu. Harga nikel ore spot yang turun tajam -13,2% year on year di pasar internasional jadi indikasi oversupply tetap terjadi,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (9/6).

Baca Juga: Menteri LH: GAG Nikel dan 12 Perusahaan Dapat Izin Khusus Beroperasi di Raja Ampat

Bhima menyebutkan, tercatat terdapat 44 smelter yang beroperasi di tanah air, jumlah ini dinilai terlalu banyak dan menyebabkan ketidaksinambungan (miss match).

Sementara itu, kata dia, pemerintah dinilai terlalu jemawa punya cadangan nikel yang besar, di mana bukan untuk bahan baku kendaraan listrik melainkan baja tahan karat.

“Salah perencanaan sejak awal karena perusahaan yang diberi insentif pajak tax holiday dan tax allowances, tidak membantu ekosistem baterai secara signifikan. Selain itu teknologi baterai EV makin berkembang pesat,” terangnya.

Baca Juga: Jadi Polemik, Komisi XII DPR Akan Cek Tambang Nikel di Raja Ampat

Di samping itu, Bhima menuturkan, dahulu ketergantungan nikel untuk kendaraan listrik memang tinggi, namun saat ini sudah ada Lithium Ferro Phospate (FLP) yang juga sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.

Belum lagi, lanjut dia, China tengah mengembangkan sodium sebagai alternatif, sehingga pasokan nikel semakin banyak dan ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan hilirisasi.

“Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa izin tambang nikel terus diberikan? Buat apa izin smelter juga dibuka terus? Makin lama makin tidak rasional hilirisasi nikel. Kami selalu usulkan agar dilakukan moratorium izin smelter dan tambang nikel baru, demi kebaikan harga nikel Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga: Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Disebut Terbit pada 2017

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News