KONTAN.CO.ID - DILI. Jose Ramos-Horta pada hari Kamis (21/4) mendeklarasikan kemenangannya dalam pemilu presiden Timor Leste. Tokoh kemerdekaan dan peraih Nobel Perdamaian ini unggul suara cukup jauh dari pesaingnya.

Data administrasi pemilihan negara (STAE) menunjukkan Ramos-Horta mengamankan suara hingga 62% dalam pemungutan suara hari Selasa (19/4) lalu. Pesaingnya, presiden petahana Francisco Guterres, hanya sanggup mempertahankan 37% suara rakyatnya.

Ramos-Horta mengatakan dirinya akan bekerja untuk mendorong dialog dan persatuan di negara yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1998 tersebut.

Baca Juga: Marcos Jr Unggul dalam Jajak Pendapat Calon Presiden Filipina

"Saya telah menerima mandat ini dari rakyat kita, dari negara dalam demonstrasi besar-besaran atas komitmen rakyat kita terhadap demokrasi," kata Ramos Horta, seperti dikutip Reuters.

Sosok negarawan berusia 72 tahun ini merupakan salah satu tokoh politik paling populer di Timor Leste. Ia sebelumnya menjabat sebagai presiden dari 2007-2012, perdana menteri, dan menteri luar negeri.

Pada seremoni deklarasinya, Ramos-Horta mengatakan akan berupaya mengatasi ketidakstabilan politik negara yang didorong oleh perpecahan.

"Saya akan melakukan apa yang selalu saya lakukan sepanjang hidup saya, saya akan melakukan dialog dengan sabar, tanpa henti, demi menemukan titik temu atas tantangan yang dihadapi negara ini," lanjutnya.

Baca Juga: Militer Myanmar Lancarkan Serangan Udara ke Kelompok Pro-Demokrasi

Ramos-Horta juga menyebut sudah menerima undangan dari kantor presiden untuk membahas penyerahan kekuasaan. Namun, dirinya mengaku belum berbicara dengan Presiden Guterres yang menjadi rivalnya.

Salah satu harapan Ramos Horta sebagai presiden adalah membawa Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN ke-11 tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Timor Leste saat ini berstatus sebagai pengamat di organisasi negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Presiden Timor Leste terpilih akan dilantik pada 20 Mei mendatang, bertepatan dengan ulang tahun kedua puluh pemulihan kemerdekaan negara itu.