JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Banten kerjasama benahi pemerintahan Banten. Laode M Syarief Wakil Pimpinan KPK mengaku kerjasama ini bertujuan untuk membenahi image Banten yang sarat dengan tindak pidana Korupsi. Rano Karno Gubernur Banten mengaku, saat ini ada enam poin yang menjadi permasalahan di Provinsinya yaitu penganggaran, sumber daya manusia, rekruitmen sumber daya manusia, perizinan satu pintu. "Jadi, fokus utama kami untuk perbaikan dan salah satu pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme sangat ketat," kata dia di Gedung KPK, Selasa (17/5).
Rano Karno minta bantuan KPK benahi wilayah
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Banten kerjasama benahi pemerintahan Banten. Laode M Syarief Wakil Pimpinan KPK mengaku kerjasama ini bertujuan untuk membenahi image Banten yang sarat dengan tindak pidana Korupsi. Rano Karno Gubernur Banten mengaku, saat ini ada enam poin yang menjadi permasalahan di Provinsinya yaitu penganggaran, sumber daya manusia, rekruitmen sumber daya manusia, perizinan satu pintu. "Jadi, fokus utama kami untuk perbaikan dan salah satu pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme sangat ketat," kata dia di Gedung KPK, Selasa (17/5).