BANDUNG. Larangan pemerintah untuk mengelar rapat dinas di hotel telah membuat pengusaha perhotelan merugi. Di Jawa Barat, kerugian pengusaha hotel akibat larangan itu diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muchtar mengemukakan, tantangan insan perhotelan ke depan kian kompleks sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. "Kondisi saat ini berbeda dari sebelumnya, persedian dan kamar hotel tidak berimbang. Permasalahan hotel yang paling disorot saat ini adalah pembangunan hotel yang belum bisa dikendalikan," katanya pada pelantikan BPD PHRI Jabar di Bandung, Kamis.
Rapat dilarang di hotel, pengusaha Jabar rugi
BANDUNG. Larangan pemerintah untuk mengelar rapat dinas di hotel telah membuat pengusaha perhotelan merugi. Di Jawa Barat, kerugian pengusaha hotel akibat larangan itu diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muchtar mengemukakan, tantangan insan perhotelan ke depan kian kompleks sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. "Kondisi saat ini berbeda dari sebelumnya, persedian dan kamar hotel tidak berimbang. Permasalahan hotel yang paling disorot saat ini adalah pembangunan hotel yang belum bisa dikendalikan," katanya pada pelantikan BPD PHRI Jabar di Bandung, Kamis.