KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran belanja kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 utamanya belanja barang dan modal tercatat mengalami penurunan. Sementara itu belanja pegawai tercatat meningkat.

Mengutip Buku II Nota Keuangan 2024 beserta RAPBN 2025 mencatat, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 513,2 triliun, naik 11,37% dari outlook tahun ini Rp 460,8 triliun.

Kemudian, belanja barang direncanakan Rp 342,6 triliun, turun 27,50% dari outlook tahun ini Rp 436,8 triliun, dan belanja modal direncanakan sebesar Rp 190,6 triliun, turun 77,81% dari outlook  tahun ini sebesar Rp 338,9 triliun.

Baca Juga: Anggaran Perlindungan Sosial Naik di 2025, Begini Kata Ekonom

Adapun kenaikan gaji pegawai ini mengindikasikan adanya ruang kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan naik tahun depan.

Meski begitu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan, pengalokasian belanja pegawai belum bisa diinterpretasi sebagai kenaikan gaji ASN.

“Mengingat penyesuaian gaji ASN menjadi diskresi pemerintah  mendatang,” tutur Wahyu kepada Kontan, Senin (19/8).

Adapun pada 2024 ini juga pemerintah juga menaikkan gaji ASN sebesar 8% dan sebesar 12% untuk pensiunan.

Bila melihat data historis, dengan adanya kenaikan gaji ASN dan pensiunan, outlook belanja pegawai 2024 mencapai Rp 460,8 triliun, meningkat 11,65% dari tahun 2023 sebesar Rp 412,7 triliun. kenaikan belanja pegawai tersebut hampir setara dengan kenaikan tahun depan yang mencapai 11,37%.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2% di RAPBN 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selanjutnya, untuk belanja barang, Wahyu menyebut penurunan belanja ini dikarenakan adanya efisiensi belanja. “Sedangkan (menurunnya belanja modal), dipengaruhi belanja modal einmaleg (yang setahun selesai), sehingga kembali ke baseline awal,” jelasnya.

Meski begitu, Wahyu menjelaskan, karena depan adalah masa transisi, maka belanja K/L dirancang sedikit lebih rendah. Sementara itu, belanja non K/L dirancang lebih tinggi untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah baru untuk menjalankan programnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli