KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman menilai bahwa RAPBN 2026 berupaya mendorong investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui berbagai instrumen, mulai dari insentif fiskal hingga percepatan proyek infrastruktur.

Namun, ia mengingatkan bahwa daya tarik Indonesia bagi investor masih terkendala sejumlah persoalan mendasar.

"Investasi domestik itu masih terhambat oleh ketidakpastian regulasi yang selalu berubah apalagi sering berubahnya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Rizal dalam acara diskusi publik, Sabtu (16/8/2025).

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Baca Juga: Menkeu Beberkan Strategi Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Selain itu, lemahnya kepastian hukum, termasuk soal sengketa lahan dan kepemilikan, serta keterbatasan infrastruktur di luar Jawa juga menjadi hambatan besar.

Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak dibenahi secara fundamental, dorongan fiskal pemerintah hanya akan menghasilkan investasi jangka pendek dan kurang produktif.

Rizal menilai peluang investasi di 2026 secara nominal tetap terbuka, apalagi dengan tren ekonomi hijau, hilirisasi, dan transisi energi yang berpotensi menarik minat investor asing maupun domestik. 

Baca Juga: Terlalu Tinggi, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada Tahun 2026 Dinilai Sulit Dicapai

Namun, daya tarik investasi jangka panjang akan sulit tercapai jika pemerintah hanya menciptakan ilusi iklim investasi tanpa perbaikan struktural.

"RAPBN 2026 ini menjadi tahun pertaruhan peluang. Tetapi penuh skeptis jika reformasi strukturalnya tidak dijalankan konsisten untuk itu. Maka pemerintah mesti berhati-hati tidak hanya menciptakan ilusi iklim investasi tapi harusnya benar-benar real iklim investasi yang bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk mereka nyaman berinvestasi di Indonesia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News