JAKARTA. Pemerintah harus segera merampungkan rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sebab, dalam RAPBN-P 2015 inilah akan dipastikan berapa jumlah anggaran kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Sejauh ini, pemerintah berencana memberikan kompensasi untuk masyarakat miskin berupa pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Kartu Nelayan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan penghematan anggaran subsidi BBM untuk subsidi di sektor pertanian dan perikanan. Menurut Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto, saat ini pembahasan RAPBN-P 2015 terutama anggaran bantuan sosial dan anggaran pengalihan subsidi tengah dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dua bulan sudah dirancang, tapi sekarang dikejar perlindungan sosialnya," ujar Andi, Selasa (18/11) di Istana negara, Jakarta.
RAPBNP 2015 dikebut demi dana kompensasi BBM
JAKARTA. Pemerintah harus segera merampungkan rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sebab, dalam RAPBN-P 2015 inilah akan dipastikan berapa jumlah anggaran kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Sejauh ini, pemerintah berencana memberikan kompensasi untuk masyarakat miskin berupa pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Kartu Nelayan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan penghematan anggaran subsidi BBM untuk subsidi di sektor pertanian dan perikanan. Menurut Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto, saat ini pembahasan RAPBN-P 2015 terutama anggaran bantuan sosial dan anggaran pengalihan subsidi tengah dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dua bulan sudah dirancang, tapi sekarang dikejar perlindungan sosialnya," ujar Andi, Selasa (18/11) di Istana negara, Jakarta.