JAKARTA. Perhatian pemerintah terhadap restorasi hutan gambut yang dapat mengurangi emisi gas mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) yang menyatakan siap jika pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) mengajak perusahaan untuk bermitra.

“Kami siap bermitra dengan BRG dan membagi best-practices yang sudah kami jalankan melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER). Untuk program RER, kami telah bermitra dengan LSM Fauna & Flora Indonesia dan Bidara,” ujar Tony Wenas, Indonesia Operations Managing Director APRIL melalui siaran pres, Rabu (27/1).

Dia menambahkan, sejak empat tahun lalu RAPP telah melakukan restorasi di Semenanjung Kampar melalui program RER-nya. “Cakupan wilayah pengelolaan RER terus ditingkatkan dari awalnya 20 ribu hektare (ha) dan menjadi 150 ribu ha saat ini. Langkah tersebut merupakan upaya RAPP untuk melestarikan gambut di Semenanjung Kampar sekaligus implementasi komitmen 1:1 (satu banding satu) dalam Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0.,” jelasnya.

Untuk melaksanakan program ini APRIL bahkan telah menyiapkan dana investasi sebesar US$ 100 juta yang akan digelontorkan secara bertahap selama 10 tahun ke depan, hal ini merupakan wujud dukungan terhadap kampanye penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 29 persen pada 2030.

“Dana tersebut digunakan untuk empat fase perlindungan lahan gambut dan hutan, penanaman kembali dan konservasi: Melindungi, Mengkaji, Merestorasi, dan Mengelola,” ungkap Tony.

Kesiapan RAPP untuk bekerja sama dengan BRG sebelumnya pernah disampaikan Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sabiham yang mengatakan pengelolaan gambut bisa saja melalui keterlibatan perusahaan swasta.

"Hal ini sejalan dengan amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan di Bali, akhir tahun lalu. Wapres meminta perusahaan harus berpartisipasi bersama untuk merestorasi hutan dan gambut yang rusak," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menyambut baik sekaligus mendukung rencana pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan lahan gambut karena masalah gambut tersebut berhubungan erat dengan emisi karbon.

"Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memprioritaskan restorasi gambut ini, apalagi pemerintah juga membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Sehingga, ada badan tersendiri yang mengawasi masalah gambut ini secara spesifik," kata Satya W Yudha pada Selasa kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto