KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Tiongkok kembali memperketat kontrol ekspor mineral tanah jarang (rare earth) pada Kamis (9/10), dengan memperluas larangan atas teknologi pemrosesan dan produksi magnet rare earth, serta secara eksplisit menargetkan pengguna asing di sektor pertahanan dan semikonduktor.

Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China (MOFCOM), hanya dua hari setelah sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat menyerukan perluasan larangan ekspor peralatan pembuat chip ke Tiongkok.

Kebijakan terbaru ini memperluas aturan kontrol ekspor yang diumumkan pada April 2025, yang sempat menimbulkan kekurangan pasokan global sebelum kemudian mereda berkat serangkaian kesepakatan dagang antara Beijing, Eropa, dan AS.

Senjata Dagang Jelang Pertemuan Trump–Xi

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Menurut analis geopolitik Tim Zhang, pendiri firma riset Edge Research di Singapura, langkah ini memiliki dimensi strategis yang jelas.

“Dari perspektif geostrategis, kebijakan ini meningkatkan posisi tawar Beijing menjelang pertemuan Trump–Xi di Korea Selatan akhir bulan ini,” ujarnya.

Baca Juga: China Perketat Ekspor Rare Earth, Industri Eropa Terancam Rugi dan Tutup Pabrik

Tiongkok memproduksi lebih dari 90% pasokan global rare earth yang telah diproses, termasuk magnet rare earth yang menjadi komponen penting dalam kendaraan listrik, mesin pesawat, radar militer, hingga perangkat energi hijau.

Kontrol Diperluas ke Perusahaan Asing

MOFCOM juga mengumumkan bahwa pembatasan baru akan mencakup perusahaan asing yang menggunakan bahan atau peralatan rare earth asal China, meniru langkah Washington yang selama ini membatasi ekspor produk semikonduktor ke luar negeri.

Teknologi pembuatan magnet rare earth kini masuk dalam kategori ekspor terbatas untuk lebih banyak jenis magnet. Selain itu, komponen dan rakitan yang mengandung magnet terlarang juga akan diawasi secara ketat.

China juga menambahkan peralatan daur ulang rare earth ke dalam daftar teknologi yang memerlukan izin ekspor khusus. Aturan baru dengan efek ekstrateritorial ini akan mulai berlaku 1 Desember 2025, sementara sebagian besar kebijakan lainnya efektif segera.

Pasar merespons positif langkah ini. Saham China Northern Rare Earth Group (600111.SS) melonjak 8,3%, sementara Shenghe Resources (600392.SS) naik 6,3% pada perdagangan Kamis pagi waktu setempat.

Fokus pada Sektor Chip dan Pertahanan

Untuk pertama kalinya, Kementerian Perdagangan China memperjelas target utama pembatasan ekspor tersebut.

• Pengguna asing di sektor pertahanan tidak akan diberikan izin ekspor sama sekali.

• Aplikasi untuk teknologi semikonduktor canggih akan dievaluasi secara ketat dan disetujui kasus per kasus.

Baca Juga: Trump Ancam Tarif 200% Jika China Tak Tambah Pasokan Magnet Rare Earth ke AS

Kebijakan ini berlaku bagi:

• Chip dengan proses 14 nanometer atau lebih canggih

• Chip memori dengan 256 lapisan atau lebih

• Peralatan untuk produksi chip tersebut, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) yang terkait

Aturan baru juga mencakup riset kecerdasan buatan (AI) dengan potensi penggunaan militer, menambah kompleksitas pengawasan ekspor Tiongkok di sektor teknologi strategis.

Respons Negara Tetangga dan Pasar Global

Korea Selatan — yang menjadi basis bagi raksasa chip Samsung Electronics dan SK Hynix — menyatakan sedang menganalisis dampak pembatasan baru ini dan akan melanjutkan pembicaraan dengan China untuk meminimalkan efeknya terhadap industri semikonduktor.

Samsung menolak berkomentar, sementara SK Hynix dan TSMC dari Taiwan belum memberikan tanggapan resmi. Meski demikian, saham TSMC naik 1,8% setelah melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang melampaui ekspektasi pasar.

Baca Juga: China Batasi Ekspor Rare Earth, Industri Otomotif Global Tersendat

Produksi Tetap Naik, Tapi Akses Masih Terbatas

Meski kontrol diperketat, volume ekspor rare earth China terus tumbuh dalam beberapa bulan terakhir, seiring bertambahnya izin ekspor yang diberikan Beijing. Namun, sejumlah pengguna masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa cakupan pembatasan kali ini relatif terbatas, dan pemerintah akan menerapkan berbagai langkah untuk mempermudah perizinan ekspor guna menjaga kestabilan rantai pasok global.