KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rasio kredit bermasalah alias
non-performing loan (NPL) pada kredit pemilikan rumah (KPR) jenis non-subsidi tercatat naik pada awal tahun ini. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, NPL kredit properti secara keseluruhan di Februari 2026 sebesar 3,24%. Adapun rasio tersebut terhitung naik jika dibandingkan Februari 2025 di angka 2,99%. Dari jenis penyalurannya, segmen KPR non-subsidi alias KPR komersial nampaknya juga mengalami peningkatan risiko di awal tahun ini.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya, mencatat NPL untuk KPR non-subsidi mencapai 5,2% per Maret 2026. Angka NPL itu naik bila dibandingkan Maret 2025 sebesar 4,9%.
Baca Juga: Sebanyak 13 Perusahaan Asuransi Siap Gandeng Dewan Penasihan Medis Adapun outstanding KPR non-subsidi BTN pada Maret 2026 naik menjadi Rp 112,56 triliun dari Rp 106,8 triliun di periode sebelumnya. Ini menandakan nilai KPR yang bermasalah juga meningkat. Direktur Risiko BTN, Setiyo Wibowo mengatakan, ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR banknya di awal tahun ini. Beberapa faktor itu di antaranya adalah kondisi likuiditas yang masih relatif ketat, suku bunga yang masih dalam level tinggi, dan dinamika daya beli masyarakat. Setiyo juga mengakui bahwa segmen KPR subsidi memiliki pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan KPR non-subsidi di awal tahun ini. Ke depannya, Setiyo menyebut BTN akan lebih selektif dalam menyalurkan KPR. BTN akan lebih memperkuat proses
underwriting dan memilih ekspansi pada segmen yang risikonya lebih terukur. "Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan KPR tetap sehat sekaligus mempertahankan kualitas aset di tengah dinamika ekonomi global dan domestik saat ini," kata Setiyo kepada Kontan, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: Persaingan Kian Ketat, BRI Life Mematangkan Bisnis Asuransi Digital Untuk tahun ini, Setiyo bilang BTN tetap menargetkan pertumbuhan KPR yang moderat dan berkelanjutan. BTN akan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas asetnya. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy menilai meningkatnya NPL KPR non-subsidi ini sebagai konsekuensi dari tingginya penyaluran kredit di tahun-tahun sebelumnya. Yusuf menyebut bank cukup agresif menyalurkan KPR non-subsidi saat likuiditas longgar dan suku bunga rendah di tahun 2021 sampai 2023. Secara alami, kualitas kredit dari ekspansi seperti itu baru akan diuji beberapa tahun setelahnya. Masuk tahun 2025-2026, Yusuf menyebut tantangan bank semakin banyak, salah satunya suku bunga yang masih tinggi akibat kebijakan BI baru mulai terasa. "Di titik ini, cicilan bisa naik cukup signifikan. Masalahnya, kenaikan cicilan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan," kata Yusuf kepada Kontan, Kamis (16/4/2026). Menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat di awal tahun ini cukup tertekan. Pertumbuhan upah kerja cenderung stagnan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin marak terjadi di sektor padat karya.
Baca Juga: Bank Sulit Turunkan Bunga Deposito, Pemberian Special Rate Jadi Biang Kerok Sebab itu, Yusuf bilang, banyak debitur KPR non-subsidi yang kesulitan membayar cicilannya. Terlebih, debitur dari segmen ini mayoritas berasal dari kelas menengah. Yusuf mengimbau pihak perbankan untuk lebih mencermati risiko dalam portofolio kreditnya. Ia juga bilang pihak bank harus terus menjaga komunikasi dengan tiap debiturnya. "Debitur yang berpotensi bermasalah harus diidentifikasi lebih awal, terutama yang akan masuk fase bunga
floating," ucapnya.
Di saat yang sama, Yusuf menyebut bank perlu memperbaiki proses
underwriting untuk kredit baru dan memperkuat pencadangan. Menurutnya, fenomena kenaikan kredit bermasalah dalam KPR non-subsidi ini baru akan mereda jika inflasi kembali terkendali dan BI mulai menurunkan suku bunga. "Saya tidak melihat perbaikan yang cepat dalam waktu dekat. Dalam 6 sampai 12 bulan, tekanan masih akan ada," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
