Rasio Pembayaran Utang RI Turun, Namun Risiko Pembayaran Utang Luar Negeri Membayangi



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio pembayaran utang atau debt service ratio (DSR) Tier-1 tercatat menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025 hingga kuartal III 2026. Meski menjadi sinyal positif bagi kemampuan pembayaran utang luar negeri (ULN), risiko tekanan likuiditas valuta asing (valas) masih perlu diwaspadai.

DSR merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%.

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi November 2026, DSR Tier-1 annualized pada 2024 tercatat sebesar 18,58%. Rasio tersebut kemudian menurun menjadi 17,84% pada kuartal I 2025, lalu kembali turun menjadi 17,18% pada kuartal II 2025 dan 15,37% pada kuartal III 2025. Pada kuartal IV 2025, DSR Tier-1 kembali menyusut menjadi 14,35%.


Meski sempat meningkat menjadi 15,10% pada kuartal I 2026, rasio tersebut kembali menurun menjadi 14,39% pada kuartal II 2026 dan mencapai 13,31% pada kuartal III 2026.

Baca Juga: Sudah Berkali-kali Dilelang Tak Laku, Begini Nasib Aset Tommy Soeharto

Kepala Ekonom Bank Permatan Josua Pardede menilai, penurunan rasio pembayaran utang atau DSR Tier-1 dari 18,58% pada 2024 menjadi 13,31% pada kuartal III 2026 merupakan perkembangan positif, karena menunjukkan beban pembayaran ULN terhadap penerimaan transaksi berjalan semakin rendah.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa penurunan DSR Tier-1 tidak serta-merta menunjukkan jumlah pembayaran utang semakin kecil ataupun kemampuan membayar utang akan terus membaik. Sebab, pergerakan rasio tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan penerimaan ekspor dan jadwal pembayaran utang.

Di sisi lain, DSR Tier-2 juga mengalami peningkatan. Rasio tersebut naik dari 35,32% pada akhir 2025 menjadi 37,47% pada kuartal III 2026.

Selain itu, porsi ULN yang jatuh tempo dalam satu tahun berdasarkan sisa jatuh tempo juga meningkat dari 18% pada akhir 2025 menjadi 21,22% pada kuartal III 2026.

"Kondisi ini menunjukkan risiko kebutuhan likuiditas valas dan pembiayaan kembali utang tetap perlu diwaspadai, terutama ketika rupiah melemah, suku bunga global tinggi, atau penerimaan ekspor menurun," ujar Josua kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Di sisi lain, Josua menilai kenaikan ULN pemerintah sekitar 6,7% sejak 2020 belum serta-merta menunjukkan memburuknya kesehatan fiskal Indonesia.

Pasalnya, rasio total ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) justru mengalami penurunan, dari 39,35% pada 2020 menjadi 30,86% pada kuartal III 2026. Selain itu, seluruh ULN pemerintah tergolong sebagai utang jangka panjang sehingga risiko pembayaran dalam waktu dekat relatif lebih terkendali.

Namun, menurut Josua, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan hanya besarnya stok utang, melainkan juga risiko nilai tukar, tingginya biaya pendanaan global, penurunan penerimaan ekspor, dan meningkatnya kebutuhan pembayaran utang terjadi secara bersamaan.

Ia mencatat, sekitar 76% ULN pemerintah pada kuartal III 2026 berdenominasi mata uang asing. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi 2020 yang sekitar 67%.

Artinya, pelemahan rupiah tetap berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok utang dalam denominasi rupiah ketika jatuh tempo.

Josua juga mengingatkan bahwa ULN mencakup surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah yang dimiliki investor asing. Dengan demikian, kenaikan ULN tidak otomatis mencerminkan semakin besarnya penerbitan utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Untuk menilai komitmen pengurangan utang valas secara menyeluruh, pemerintah dinilai perlu memperhatikan komposisi mata uang dari keseluruhan utangnya.

"Ke depan, pemerintah perlu mengutamakan pembiayaan rupiah berjangka panjang, memanfaatkan pinjaman luar negeri berbiaya rendah secara selektif, dan menjaga disiplin fiskal agar tekanan kurs tidak semakin mempersempit ruang APBN," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi swasta, Josua melihat penurunan ULN sekitar 5,5% dibandingkan 2020 tidak otomatis menunjukkan sektor usaha belum pulih dari pandemi.

Menurutnya, penurunan tersebut dapat mencerminkan berkurangnya ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan luar negeri, pelunasan utang, maupun peralihan sumber pendanaan ke kredit perbankan domestik, penerbitan surat utang rupiah, dan penggunaan dana internal perusahaan. Perubahan struktur pendanaan tersebut justru berpotensi mengurangi risiko nilai tukar yang dihadapi korporasi.

Meski begitu, Josua tidak menampik bahwa penurunan ULN swasta juga bisa mencerminkan sebagian perusahaan yang masih menunda ekspansi. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi tingginya biaya pendanaan global, pelemahan rupiah, ketidakpastian permintaan, hingga risiko geopolitik.

Ia menilai, apabila penurunan ULN swasta diikuti pertumbuhan investasi produktif dan pembiayaan domestik, hal tersebut menunjukkan struktur pendanaan perusahaan yang semakin sehat.

Sebaliknya, jika penurunan ULN diikuti pelemahan investasi mesin, pembangunan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal melemahnya kepercayaan dunia usaha.

Karena itu, menurut Josua, prioritas kebijakan bukan mendorong sektor swasta kembali meningkatkan utang luar negeri, melainkan memperbaiki iklim investasi dan menyediakan pembiayaan jangka panjang dalam rupiah dengan biaya yang kompetitif.

Secara keseluruhan, Josua menilai kondisi ULN Indonesia masih relatif terkendali. Namun, ruang ketahanan utang tidak boleh dianggap tanpa batas.

Oleh karena itu, pemerintah dan BI dinilai perlu terus menjaga stabilitas rupiah serta kecukupan likuiditas valas. Sementara itu, korporasi perlu memperkuat strategi lindung nilai dan menyesuaikan mata uang pinjaman dengan sumber pendapatannya.

Sebagai informasi, BI melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2026 tercatat sebesar US$ 458,9 miliar, meningkat dibandingkan dengan kuartal II 2026 senilai US$  455,4 miliar.

Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2% year on year (yoy).

Adapun posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 tercatat US$ 220,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan kuartal II 2026 sebesar US$ 216,3 miliar.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar US$ 196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada kuartal II 2026 sebesar  US$ 196,7 miliar.

Baca Juga: KSPI Minta Pemerintah Segera Atur Dana Cadangan Pesangon Pekerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News