JAKARTA. Rasio setoran dividen dibanding penyertaan modal negara (PMN) dari perusahaan pelat merah ke pemerintah menyusut.

Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, hal ini berarti penerimaan dividen dibanding PMN justru mengalami penurunan. Dengan kata lain, pembagian keuntungan dari BUMN-BUMN masih relatif kecil.

"Kondisi ini bisa dianalisa dikaitkan dengan penilaian kinerja BUMN secara nasional. Apakah benar pengelolaan BUMN sudah efisien?," kata Hadi, Jumat (2/11).

Berikut angka yang dicatat BPK:

- Pada tahun 2007, PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjumlah Rp 4,96 triliun. Sedangkan penerimaan dividen BUMN sebesar Rp 23 triliun. Dengan begitu rasionya mencapai 4,63.

- Tapi di tahun 2011, PMN ke BUMN naik menjadi Rp 7,36 triliun dan penerimaan dividen menjadi Rp 28 triliun. Dus, rasionya hanya 3,8.  

Kinerja turun

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menjelaskan, penurunan penerimaan dividen dari BUMN karena ada kinerja perusahaan yang menurun. Tapi dia tidak menyebutkan secara detil BUMN mana saja yang mengalami penurunan."Itu karena ada kinerja perusahaan yang menurun. Jadi komitmen bayar dividen sekian tidak tercapai," kata Hadiyanto.Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan beberapa faktor lain yang menyebakan penurunan rasio dividen itu.

Salah satunya karena BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur butuh penambahan modal sehiingga mengurangi setoran dividennya."Kita lihat ternyata BUMN itu banyak yang bergerak di bidang infrastruktur, apakah Pelindo I, II, III, IV, Angkasapura dan PLN. Jadi mereka perlu bangun infrastruktur memerlukan tambahan modal, karena meminjam ada keterbatasan. Mungkin saja dia meminta supaya pembagian dividennya diturunkan," ujar Agus.Faktor lainnya, kata dia, karena memang ada BUMN yang tidak mengejar dividen. "Dalam pemerintah, mengelola BUMN itu orientasinya tidak hanya kejar dividen. Yang penting BUMN itu menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan pemerintah," kata Agus.Namun Agus menegaskan bahwa ia setuju untuk tidak memberikan PMN ke BUMN yang tidak efisien dan tidak strategis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: