KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenku) menetapkan rasio utang pemerintah pada tahun depan mencapai 44,28% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dari outlook rasio utang tahun ini sebesar 41% -43% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan rasio utang terhadap PDB sejalan dengan langkah pemerintah yang akan terus mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak covid-19. Hal ini juga sejalan dengan outlook defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang diperkirakan mencapai 4,51%-4,85%.

“Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 2,31% sampai minus 2,65% PDB. Defisit akan semakin mengecil pada kisaran 4,51% sampai 4,85% PDB. Rasio utang akan terus dikendalikan di kisaran 43,76% sampai 44,28% PDB,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/5).

JKN Bentuk Nyata Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat

Baca Juga: Defisit APBN 2023 maksimal 2,97% dari PDB, setara Rp 589,2 triliun

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang di level 60% terhadap PDB. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan atau utang akan tetap fleksibel, prudent, dan inovatif di tahun depan melalui upaya untuk mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, serta mendorong penguatan peran sovereign wealth fund (SWF).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, melakukan pendalaman pasar serta pengendalian utang secara prudent.

Sri Mulyani tak menampik bahwa pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, serta antisipasi tren kenaikan suku bunga global.

“Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian, pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan.

“BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang dilakukan secara selektif, berdasarkan prioritas yang makin tajam, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan proyek atau program secara teknis," ucap Sri Mulyani.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Fokus kebijakan fiskal tahun 2022 ada pada pemulihan ekonomi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News