KONTAN.CO.ID-BOGOR. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138,05 triliun per Juni 2025. Angka tersebut setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau hampir mendekati ambang batas maksimal rasio utang yang aman yakni di level 40% terhadap PDB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, posisi utang tersebut terdiri atas utang dari pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun. Total utang itu sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp 9.177,48 triliun.

“Per akhir Juni rasio utang 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderat dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

KB Bank Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatera

Baca Juga: Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp 10.360 Triliun pada 2026

Meski masih di bawah batas aman, posisi utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang pemerintah pusat tahun 2024 tercatat Rp 8.813,16 triliun, naik dari Rp 8.190,38 triliun pada 2023. Sebelumnya, posisi utang tercatat sebesar Rp 7.776,74 triliun (2022), Rp 6.913,98 triliun (2021), dan Rp 6.079,17 triliun (2020).

Pemerintah masih berkomitmen menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB serta defisit 3% terhadap PDB, sesuai koridor kebijakan fiskal yang berlaku.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Lambat, Tapi Penarikan Utang Tetap Ngebut, Begini Risikonya

Suminto menjelaskan, Kemenkeu kini merilis data rasio utang terhadap PDB secara kuartalan, bukan lagi bulanan. Perubahan ini dilakukan agar data yang disajikan lebih akurat karena dibandingkan dengan realisasi PDB, bukan asumsi.

“Kalau sebelumnya kami rilis bulanan, itu masih menggunakan asumsi PDB. Sekarang sudah kami ubah menjadi kuartalan agar bisa dibandingkan langsung dengan realisasi ekonomi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% (yoy) pada kuartal II/2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan tersebut menjadi dasar perhitungan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang digunakan Kemenkeu saat ini.

Selanjutnya: Pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih Ditargetkan Rampung pada Awal 2026

Menarik Dibaca: 8 Metode Jalan Kaki untuk Membakar Lemak yang Efektif, Yuk Coba!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News