KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rasio utang ditargetkan stagnan di level 3,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) periode 2025-2029. Hal ini dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, disebutkan target rasio utang direncanakan sebesar 39,15% dari produk domestik bruto (PDB).

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, rasio utang yang tidak turun signifikan atau mengalami stagnasi, ditambah adanya pembayaran pokok dan bunga utang yang akan membebani APBN, akan mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif dan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

Baca Juga: IMF Proyeksi Rasio Utang Indonesia Naik pada 2025, Ekonom Beberkan Penyebabnya

“Stagnasi rasio utang mencerminkan ketidakoptimalan dalam peningkatan pendapatan negara. Jika pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) tidak tumbuh secara signifikan, dan agenda efisiensi tidak optimal, potensi pembiayaan dari utang akan menjadi andalan pemerintah,” tutur Badiul kepada Kontan, Minggu (2/3).

Badiul menilai, stagnasi rasio utang juga berpotensi meningkatkan jumlah utang negara, jika tidak didukung pendapatan negara yang cukup, mengingat kebutuhan pembiayaan program pemerintah sangat tinggi.

Menurutnya, bila tidak diturunkan segera, maka saat ekonomi mengalami guncangan, atau suku bunga global meningkat, utang pemerintah bisa semakin tinggi. Bila semakin tinggi, maka pengelolaannya akan mahal, dan dampaknya akan kepada stabilitas ekonomi.

Baca Juga: Rasio Utang Indonesia Meningkat, Setoran PNBP Perlu Digenjot

Nah untuk mengurangi utang, pemerintah disarankan melibatkan Kerjasama dengan swasta untuk pembangunan yang menjadi prioritas seperti transportasi, energi dan konektivitas digital.

“Jika skema kerjasama dan pelibatan swasta tidak jalan dengan baik, utang akan naik. Termasuk kebijakan agresif pembentukan BPI Danantara yang tidak mendapat respons baik dari pasar atau investor,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News