JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus merangsang pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Setelah mewajibkan perbankan membagi 20% porsi kreditnya ke UMKM, kini otoritas moneter tersebut bakal merilis rating kredit UMKM paling lambat awal April mendatang.

"Implementasi rating kredit UMKM agar pemain di sektor ini semakin banyak dan industri semakin tumbuh sehat," ujar Direktur Kredit BPR & UMKM BI, Zainal Abidin. Ia yakin, rating kredit UMKM akan menekan biaya bank yang ingin masuk ke kredit segmen kecil ini. 

Soalnya, bank tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, lantaran sudah memiliki data awal debitur UMKM. Dengan kata lain, biaya operasional untuk meneliti profil debitur otomatis terpangkas. Namun, meski biaya operasional lebih rendah, bank masih tertekan cost of fund mahal. 

Zainal menambahkan, rating UMKM berisi beberapa indikator yang bisa membantu kreditur mengambil keputusan. Antara lain penilaian risiko bisnis, risiko keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan kelanjutan usaha.

Nantinya, dalam tahap awal, peringkat debitur UMKM terbitan BI tersebut, hanya menampilkan sebagian kecil atau sampling total debitur yang ada. Selanjutnya, BI akan menggandeng atau menunjuk lembaga independen yang merilis peringkat kredit UMKM secara berkala. "Yang terbit perdana April nanti  masih uji coba," ujar dia.

Dalam peringkat kredit UMKM, nantinya BI membagi menjadi 4 atau 5 level. Setiap level akan memberikan gambaran soal kualitas kredit dan calon debitur. 

Direktur Retail Banking Bank Mutiara, Benny Purnomo, mengatakan pihaknya bakal menjadikan rating tersebut sebagai salah satu alat analisa kelayakan kredit. "Pemberian kredit dapat lebih prudent sehingga kredit macet dapat diminimalkan," ujar dia. Menurutnya, potensi kredit mikro yang besar, selalu dibarengi risiko  tinggi. Atas dasar itulah, rating ini bermanfaat untuk menekan risiko kredit mace (NPL). 

Mutiara merupakan salah satu bank yang gencar menyasar kredit mikro. Tahun ini,   Bank Mutiara menargetkan kredit UMKM tumbuh 100% menjadi Rp 1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: