KONTAN.CO.ID - Langkah PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memblokir ratusan ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan pembelian BBM subsidi mendapat dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk menjaga efektivitas penyaluran subsidi bagi kelompok yang berhak.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyampaikan bahwa pemblokiran terhadap 394.000 nopol yang teridentifikasi menyelewengkan pembelian Biosolar dan Pertalite menunjukkan kesungguhan Pertamina dalam menjalankan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.

"Ini menunjukkan keseriusan Pertamina Patra Niaga untuk mengimplementasikan program BBM subsidi, karena kecurangan ini juga akan merugikan konsumen lain yang benar-benar berhak atas BBM subsidi ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (18/11/2025).

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

Efek Jera dan Pengendalian Penyelewengan

Menurut Niti, penindakan langsung kepada konsumen yang terbukti melakukan kecurangan merupakan langkah strategis dalam menekan praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mempersempit ruang manipulasi dan memperkuat disiplin penggunaan.

"Pemblokiran langsung kepada konsumen yang melakukan fraud ini diharapkan menjadi efek jera untuk mengurangi kecurangan di lapangan," tegasnya.

Baca Juga: Ketergantungan Impor Tinggi, BBM Murah RON 98 Bobibos Diperkenalkan ke Publik

Diharapkan, pemblokiran ini berdampak pada penurunan signifikan volume BBM subsidi yang diselewengkan melalui kendaraan darat. Dengan berkurangnya kebocoran, penyaluran subsidi energi diharapkan lebih tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan anggaran negara.

Imbauan Konsumen

Selain mendukung kebijakan tersebut, YLKI juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan penggunaan BBM subsidi. Niti menegaskan bahwa bahan bakar bersubsidi harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar akses bagi konsumen yang berhak tetap terjaga.

Tonton: The Fed Turunkan Suku Bunga, IHSG Siap Rebound ke Level Tertinggi 2025 # KONTAN News

Kesimpulan

Pembatasan akses bagi pengguna kendaraan yang terbukti menyalahgunakan subsidi dinilai sebagai langkah penting dalam memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran. Respons positif YLKI memperkuat urgensi penegakan aturan, sembari menekankan pentingnya kedisiplinan konsumen agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

Selanjutnya: Akses Modal UMKM Makin Mudah, Tapi Ada Syarat Agar KUR Tak Jadi Bom Waktu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News