KONTAN.CO.ID - DW. Sebanyak lebih dari 110 sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan menyusul dugaan pembuangan limbah ilegal di sebuah sungai. Hingga kini ratusan penduduk terpaksa dirawat di rumah sakit, kebanyakan merupakan anak-anak.

Sejak sepekan terakhir bau menyengat menguap dari sungai Kim Kim di kota Johor Bahru. Pemerintah meyakini limbah tersebut dibuang secara sengaja dengan sebuah truk. Paparan limbah beracun dilaporkan antara lain memicu gejala muntah-muntah dan ras mual.

Lewat akun Facebook-nya, Menteri Pendidikan Maszlee Malik menulis situasi di sekitar sungai "semakin kritis." Dia memerintahkan agar murid dan tenaga pengajar menjauh dari sekolah "hingga situasinya kembali kondusif." Pemerintah menetapkan zona bahaya dalam radius tiga kilometer dari sungai.

Saat ini sudah sebanyak 506 penduduk menjadi korban paparan limbah, sembilan di antaranya bahkan berada dalam kondisi kritis. Pada 7 Maret silam dua sekolah menyatakan tutup setelah sejumlah murid dan guru mengalami sesak nafas dan tak sadarkan diri setelah menghirup uap dari sungai. Setidaknya 82 orang dirawat sepanjang akhir pekan.

Gelombang kedua korban keracunan senyawa methana terjadi hanya dua jam setelah kedua sekolah kembali dibuka pada Senin silam. Keesokan harinya sebanyak 260 orang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas.

Pemerintah sempat dikritik lantaran tidak membersihkan limbah karena dinilai sudah tidak aktif. Namun seperti dilaporkan Channel News Asia, Departemen Pemadam Kebakaran, justru menilai cuaca panas akan memicu reaksi kimia lanjutan

Uap beracun itu dikhawatirkan akan semakin menyebar terbawa angin kencang dan berpotensi menimbulkan semakin banyak korban.

Sementara itu Menteri Energi, Iptek, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, mengklaim salah satu tersangka pembuangan limbah ilegal adalah pemilik sebuah pabrik daur ulang ban ilegal di distrik Kulai. Rencananya tersangka akan menjalani penyelidikan terkait keterlibatannya pada Kamis (14/3). Sejauh ini polisi sudah menangkap tiga orang terkait limbah ilegal tersebut.

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti