KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Retno Listyarti, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan adanya Pilkada ditambah dengan adanya cuti bersama Natal dan Tahun Baru dikhawatirkan akan berpotensi penambahan kasus Covid-19.

"Ada Pilkada sementara tidak lama lagi anak-anak libur sekolah juga cuti bersama dan libur Natal akhir tahun. Wilayah yang kemudian tidak menggelar Pilkada menurut kami juga rawan di mana kenaikan kasus bukan hanya Pilkada. Di bulan ini banyak sekali potensi orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain karena Covid-19 itu tidak bisa pergi sendiri dia berpindah dibawa oleh manusia yang terinfeksi," jelas Retno saat Preskon Virtual FSGI pada Minggu (6/12).

Retno menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan kembali dibukanya pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. FSGI menyebut pertimbangan didasarkan pada potensi penambahan kasus Covid-19 pasca Pilkada dan cuti bersama bulan Desember ini.

Baca Juga: KPK sudah bikin petunjuk hindari korupsi bansos, Mensos masih saja kejeblos

"FSGI mengingatkan dari sekarang untuk mempertimbangkan kenaikan kasus pasca Pilkada dan liburan akhir tahun dan mencegah agar sekolah tidak menjadi klaster terbaru. Kasus meningkat secara signifikan harusnya pemerintah menunda dahulu bukan sekolah tatap muka pada Januari nanti terutama di wilayah-wilayah Pilkada," imbuhnya.

Hasil pemantauan FSGI pada Oktober-November guru dan siswa yang terpapar Covid-19 cukup tinggi salah satunya uji coba sekolah tatap muka di beberapa daerah. Total ada 233 siswa dan 46 guru terkonfirmasi Covid-19 yang berada di 9 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Retno mensimulasikan, dengan adanya Pillkada dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru dimana pasti akan dimanfaatkan beberapa masyarakat untuk berlibur. Misal saja guru atau siswa yang berlibur kemudian tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan akan rawan terpapar Covid-19.

"Sementara keluarga yang berwisata umumnya membawa anak-anak juga dan guru juga pasti akan menikmati juga masa masa liburan ini. Nah peluang besar ketika mereka tidak di-swab test guru dan murid, lalu masuk rame-rame, lalu ada yang tertular ini akan mengakibatkan potensi besar sekolah menjadi klaster terbaru," tegas Retno.

Kembali Retno menegaskan agar ada penundaan sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang, melihat potensi penambahan kasus usai Pilkada dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Pertimbangan tak hanya bagi Pemerintah Daerah dan Satgas Covid-19, namun juga Pemerintah Pusat.  "Jangan sampai kita kehilangan banyak penduduk kita begitu sekolah dibuka setelah Pilkada dan setelah liburan akhir tahun ini dan cuti bersama," ujarnya.

Baca Juga: Indofarma proyeksikan impor vaksin Covid-19 dari Novavax terealisasi kuartal II-2021

FSGI juga mendorong Pemerintah Daerah wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemic Covid-19.

"Masih ada guru PJJ di sekolah. Padahal di rumah bisa PJJ sudah ada bantuan kuota. Ini karena perjalanan dari rumah ke sekolah setiap hari ini juga harusnya mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan para guru," jelasnya.

Kemudian Satuan Gugus Tugas Covid-19 di daerah wajib memastikan kepada pemerintah daerah  ketika peningkatan kasus terjadi pasca Pilkada, cuti bersama dan liburan Akhir Tahun 2020, maka penunda pembukaan sekolah tatap muka pada Januari 2021 dinilai perlu dipertimbangkan.

Editor: Tendi Mahadi