KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Ratusan orang berunjuk rasa di pusat Taipei pada hari Sabtu (23/5) untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan, setelah parlemen yang dikendalikan oposisi hanya menyetujui dua pertiga dari 40 miliar dolar AS yang diminta Presiden Lai Ching-te.

Lai menginginkan anggaran pertahanan tambahan disetujui, termasuk uang untuk senjata AS dannperalatan buatan dalam negeri — seperti drone untuk meningkatkan pencegahan terhadap China, yang menganggap pulau itu sebagai wilayahnya sendiri.

Namun oposisi, yang memiliki kursi terbanyak di parlemen, bulan ini meloloskan versi mereka sendiri dari paket pengeluaran tersebut, dan hanya untuk senjata AS. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Penjualan Senjata AS ke Taiwan Disebut Tak Terkait Konflik Iran

Aksi protes di Taipei tersebut diorganisir oleh beberapa kelompok hak asasi manusia dan pro-kemerdekaan, yang mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan-slogan dukungan untuk pengeluaran pertahanan.

"Perdamaian sejati membutuhkan pertahanan nasional. Hanya dengan memperkuat pertahanan nasional kita, kita dapat memastikan kebebasan Taiwan," kata Wang Hsing-huan, ketua Partai Pembangunan Negara Taiwan yang kecil, yang tidak memiliki anggota parlemen, kepada massa.

Pemerintah sekarang berupaya agar sisa dana disetujui, termasuk untuk "T-Dome" barunya—sistem pertahanan udara terpadu.

"Kita perlu melindungi diri kita dari ekspansi Tiongkok," kata insinyur sipil Angela Yen, 34 tahun. "Tiongkok dan Taiwan adalah dua negara yang berbeda."

Kedua partai oposisi utama Taiwan mengatakan mereka mendukung pengeluaran pertahanan—tetapi tidak akan menandatangani "cek kosong".

Berbicara di Taiwan selatan pada Sabtu pagi, Cheng Li-wun, ketua partai oposisi terbesar Kuomintang, mengatakan tidak ada yang ingin melihat perang pecah dengan Tiongkok.

Taiwan bukannya tidak punya uang, tetapi tidak boleh menghabiskannya secara sembrono, demikian kutipan pernyataan partainya.

Taiwan harus berinvestasi dalam perdamaian, bukan perang, dan tidak mengirim generasi penerus untuk menjadi tentara dan berperang, tambah Cheng, yang bulan lalu bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing.

Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka.

Baca Juga: Harga BBM India Naik Lagi akibat Perang Iran, Sudah Tiga Kali Bulan Ini