KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa, pihaknya sudah mendapatkan surat Menteri Keuangan mengenai refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Basuki menyebut untuk Kementerian PUPR sendiri dibebankan melakukan penghematan belanja sebesar Rp 17,9 triliun dari pagu tahun 2021 yaitu Rp 149,8 triliun.

"Pada tanggal 12 Januari yang suratnya baru kami terima kemarin sore. Surat Menteri Keuangan tentang refocusing dan realokasi belanja K/L di 2021 di Kementerian PUPR sendiri dibebankan untuk refocusing dari Rp 149,8 triliun di 2021 dilakukan penghematan belanja Rp 17,9 triliun," kata Basuki saat rapat kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (21/1).

Terkait hal tersebut, Basuki mengungkapkan pihaknya sudah mencoba melakukan realokasi, namun untuk implementasinya diakui belum dilaksanakan.

Baca Juga: Belum ada Kementerian/Lembaga yang ajukan penghematan belanja hingga Jumat (15/1)

"Kami sedang menyampaikan kepada Ibu Menteri dan Dirjen Anggaran strateginya, supaya tidak terlalu banyak mengganggu program kita," imbuhnya.

Strategi dinilai penting, lantaran melihat program 2021 Kementerian PUPR juga menampung program prioritas yang pada tahun kemarin juga dilakukan refocusing.

"Karena dibatasi sampai tanggal 12 Februari tapi saya minta karena ini tender akan kita lakukan percepatan sampai dengan Maret, jadi saya akan pakai nanti sisa tendernya saja. Kalau sisa tender ada sekitar Rp 6 triliun -  Rp 7 triliun kita lihat misalnya 10% dari hal yang mau ditenderkan, sisanya baru kita ambilkan dari perjalanan dinas, meeting, kajian-kajian yang masih bisa ditunda dan saya kira tidak akan banyak ganggu program kita," jelas Basuki.

Basuki juga menyampaikan bahwa pesan Menteri Keuangan jika terdapat program atau anggaran yang dilakukan refocusing di tahun ini, maka akan dibiayai di tahun 2022.

Baca Juga: Ada empat kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah tahun depan, apa saja?

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, refocusing dan realokasi yang akan dilakukan pada K/L pada 2021 ini berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Refocusing diperkirakan akan dilakukan pada semua K/L, hanya saja Piter menyebut besaran penghematan akan berbeda.

"Kalau kementerian PUPR diminta penghematan Rp 17,9 triliun. Itu artinya ada proyek di PUPR yang ditunda, anggarannya dialihkan kepada hal lain yang lebih mendesak. Saya kira dalam rangka penanggulangan pandemi. Salah satunya menambah anggaran pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi," jelas Piter.

Terkait penghematan anggaran belanja di lingkup Kementerian PUPR, Piter menyebut beberapa proyek infrastruktur masih dapat ditunda.

Selanjutnya: Realisasi proyek infrastruktur dengan dana SBSN Kementerian PUPR TA 2020 capai 94,49%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli