KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) memperluas bisnis properti melalui pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perseroan melalui entitas anak terkendalinya, PT Repower Global Sinergitama (RGST), menjalin kerja sama dengan PT Ardias Bayu Pratama atau Riscon Group untuk mengembangkan proyek Grand Riscon Darmaga.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara RGST dan Riscon Group. Melalui perjanjian ini, kedua pihak membentuk kerja sama operasi non-badan hukum dengan nama KSO RGST - RISCON GROUP.

Proyek Grand Riscon Darmaga berlokasi di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengembangan kawasan tersebut mencakup pembangunan unit hunian untuk segmen MBR serta unit komersial.

Baca Juga: Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Mengular di SPBU Bali

Dalam skema pembagian laba bersih proyek, RGST memperoleh porsi sebesar 57%, sedangkan Riscon Group mendapatkan 43%. Perjanjian KSO berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Direktur REAL Sjafardamsah mengatakan, kerja sama ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian perseroan.

Pengembangan Grand Riscon Darmaga juga menjadi bagian dari strategi REAL untuk memperluas segmentasi pasar, khususnya melalui penyediaan hunian bagi MBR.

“Kami melihat segmen hunian MBR sebagai salah satu peluang pertumbuhan terbesar di sektor properti saat ini. Kebijakan pemerintah yang terus memperluas akses rumah subsidi membuat timing KSO ini sangat tepat, dan kami ingin menjadi bagian dari gelombang permintaan tersebut sejak awal,” kata Sjafardamsah, dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan, status RGST sebagai entitas anak terkendali membuat kontribusi proyek Grand Riscon Darmaga berpotensi tercermin langsung dalam laporan keuangan konsolidasian REAL.

Selain dari penjualan rumah untuk segmen MBR, proyek ini juga berpeluang menghasilkan pendapatan melalui penjualan unit komersial di dalam kawasan perumahan tersebut.

Prospek pengembangan hunian subsidi turut didukung oleh rencana pemerintah memperluas batas penghasilan penerima rumah subsidi hingga Rp 17 juta per bulan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini belum memenuhi kriteria penerima subsidi, tetapi masih menghadapi keterbatasan daya beli untuk membeli rumah komersial.

Baca Juga: Kesenjangan Harga Ayam dan Telur, Dominasi Perusahaan Integrator Jadi Sorotan

Khusus wilayah Jabodetabek, termasuk Bogor yang masuk Zona 4, batas penghasilan penerima rumah subsidi untuk masyarakat lajang ditetapkan hingga Rp 12 juta per bulan. Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah menikah atau peserta Tapera, batas penghasilannya mencapai Rp 14 juta per bulan.

Lokasi proyek di Jawa Barat juga menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek pengembangannya. Provinsi ini tercatat sebagai wilayah dengan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi secara nasional, yakni sebanyak 25.669 unit atau setara 22,56% dari total nasional hingga Juli 2026.

Sjafardamsah menilai, langkah REAL mengamankan kerja sama pengembangan hunian MBR dan komersial di Bogor dapat menjadi peluang bagi perseroan untuk menangkap potensi permintaan dari perluasan program rumah subsidi.

“Di saat pengembang besar lain masih menimbang langkah, REAL sudah lebih dulu mengunci perjanjian definitif untuk proyek MBR sekaligus komersial di Bogor. Posisi ini membuat REAL siap menangkap limpahan permintaan bila perluasan penerima rumah subsidi resmi berlaku,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News