KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pelaksanaan anggaran 2020 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) capai realisasi 93,9% atau Rp 97,4 triliun dari pagu 2020 sebesar Rp 103,78 triliun. Kemudian realisasi fisik pada tahun lalu capai 94,9%.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari realisasi tersebut, ada anggaran yang tidak terserap senilai Rp 6,36 triliun atau 6,75% dari pagu.

Adapun anggaran yang tidak terserap terdiri dari dana blokir, sisa lelang belum termanfaatkan, sisa belanja pegawai, belanja barang operasional, kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perjalanan dinas serta kegiatan swakelola.

Realisasi anggaran dan fisik Kementerian PUPR tahun lalu dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada 2019 realisasi anggaran capai 83,05% dan realisasi fisik 87,54%.

Baca Juga: Reaksi Menteri PUPR setelah diminta lakukan penghematan Rp 17,9 triliun untuk vaksin

Capaian fisik tahun 2020 sebesar 94,9% terdiri dari bidang sumber daya air (SDA), jalan & jembatan, permukiman dan perumahan. Dibidang SDA antara lain pembangunan lanjutan 46 bendungan, dimana tiga bendungan diantaranya sudah selesai.

"Melanjutkan pembangunan 46 bendungan, tiga diantaranya selesai yaitu Napun Gete, Pasar Loreng dan Tapin," kata Basuki saat rapat kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (21/1).

Selanjutnya pembangunan 11.236 hektar daerah irigasi, 58.130 hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 114,79 km pembangunan pengendali banjr & pengaman pantai, pembangunan air baku 2,52 meter kubik per detik serta 60 embung.

Di bidang jalan dan jembatan tahun 2020 tercapai 246 km pembangunan jalan tol, 463 km pembangunan jalan baru nasional, 16.923 meter pembangunan jembatan, 987 meter pembangunan fly over dan underpass.

Baca Juga: BNPB: Ada 166 korban jiwa akibat bencana sejak awal tahun

Untuk bidang permukiman telah dibangun sistem penyediaan air minum (SPAM) 1.874 liter/detik, pengelolaan air limbah untuk melayani 378.355 kepala keluarga (KK), penanganan sampah untuk 605.362 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 1.686,31 hektar, 11 kawasan pengembangan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu dan 463 unit pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pasar dan olahraga.

Dibidang perumahan telah dibangun 823 unit rumah susun, 1.575 unit rumah khusus, 233.298 unit rumah swadaya dan 11.514 unit PSU perumahan.

Terkait sisa anggaran yang tak terserap di tahun 2020 lalu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, Kementerian PUPR harus mengambil langkah strategis dalam mengatasi hal tersebut hingga tak terulang di tahun anggaran 2021.

"Terhadap pendanaan program atau kegiatan di tahun 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp 6,36 triliun, klKomisi 5 meminta Kementerian PUPR agar mengambil langkah-langkah strategis mengatasi hal ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali," jelasnya.

Selanjutnya: Kementerian PUPR perkuat kolaborasi dengan Kemenparekraf

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli