KONTAN.CO.ID - BADUNG. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 18 Juni 2021 mencapai Rp 226,63 triliun. Angka tersebut setara dengan 32,4% dari pagu PEN 2021 sejumlah Rp 699,43 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (21/6) merinci dari angka tersebut telah dialokasikan dalam lima program dalam PEN 2021.
Pertama, program kesehatan sudah terealisasi Rp 39,55 triliun atau 22,9% dari pagu Rp 172,84 triliun. Dengan rincian manfaat yakni untuk diagnostik untuk
testing dan
tracing, therapeutic untuk biaya perawatan untuk 206.270 pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta obat dan APD.
Selain itu anggaran kesehatan juga sudah direalisasikan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang dan terakhir insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN bea masuk vaksin.
Kedua, program perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 64,91 triliun setara 43,8% dari pagu Rp 148,27 triliun. Dana ini telah memberikan manfaat PKH untuk 9,9 juta KPM, Kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta KPM, BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, kartu pra kerja untuk 2,82 juta orang dan bantuan kuota internet untuk 27,67 juta peserta dan tenaga didik.
Baca Juga: Sri Mulyani sudah tarik utang hingga Rp 309,3 triliun dalam lima bulan pertama 2021 Ketiga, program prioritas telah terealisasi Rp 38,10 triliun, atau sama dengan 29,8% dari pagu Rp 127,85 triliun dengan manfaat untuk padat karya KL kepada 699,1 ribu tenaga kerja, kemudian pariwisata mencakup KSPN, ekowisata serta pelatihan SDM. Anggaran tersebut juga untuk ketahanan pangan , ICT dan kawasan industri.
Keempat, program dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi Rp 48,05 triliun. Angka tersebut setara 24,8% dari total anggaran Rp 193,74 triliun. Program ini diberikan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM) sebanyak 9,8 juta usaha, subsidi bunga penyaluran KUR sebesar Rp 112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur. Kemudian IJP UMKM untuk akumulasi KMK dijamin mencapai Rp 15,25 triliun, IJP korporasi untuk akumulasi KMK dijamin mencapai Rp 792,6 miliar, dan terakhir untuk penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.
Baca Juga: Inilah aturan investasi hari tua bagi PNS Kelima, program insentif usaha terealisasi Rp 36,02 triliun, atau telah mencapai 63,5% dari pagu Rp 56,73 triliun. Program insentif usaha untuk PPh 21 DTP telah dimanfaatkan oleh 90.317 pemberi kerja, kemudian PPh final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM.
Kemudian, pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.7009 WP, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69,087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP properti untuk 519 penjual dan PPn mobil untuk 5 penjual. Menkeu menegaskan akan terus memonitor berbagai perkembangan penyaluran anggaran PEN di lima program hingga akhir tahun. “Kami terus lakukan monitoring dan juga untuk melihat efektivitas program yang ditujukan untuk bantu masyarakat," kata Menkeu, Senin (21/6).
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bongkar Dana APBD Milik Pemda, Rekening Jawa Timur Paling Gendut Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati