KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli 2023 baru mencapai Rp 510,8 triliun, atau baru terserap 36,2% dari pagu APBD yang sebesar Rp 1.278,15 triliun.

Meski realisasi ini tumbuh 4,9% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, penyerapan anggaran daerah ini masih jauh dari yang diharapkan. Sebab, APBD menjadi tulang punggung penggerak ekonomi daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja daerah yang baru tersalurkan 36,2% dari pagu APBD ini masih bisa diakselerasi agar penyerapannya bisa lebih cepat lagi. Menurutnya, realisasi belanja ini mayoritas dibelanjakan untuk belanja pegawai.

Realisasi belanja pegawai mencapai Rp 219,32 triliun per Juli 2023 atau tumbuh 1,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Meningkatnya belanja ini karena adanya peningkatan ralisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Baca Juga: PPh Badan Jadi Tulang Punggung Penerimaan Pajak per Juli 2023, Ini Kata Sri Mulyani

Belanja barang dan jasa sudah terealisasikan Rp 135,38 triliun atau tumbuh 6,1% yoy. Meningkatnya belanja ini utamanya disebabkan kenaikan belanja barang, belanja jasa, dan belanja pemerliharaan.

Untuk belanja modal realsiasinya mencapai Rp 40,16 triliun atau tumbuh 10,9% yoy. Belanja ini utamanya karena adanya peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan dan Gedung, serta bangunan air. Perbaikan kinerja belanja modal di daerah ini sejalan dengan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di daerah.

“Belanja modal ini kita harapkan akan makin memperkuat dan makin memperbaiki ekonomi di daerah,” tutur Sri mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (11/8).

Selanjutnya, untuk belanja lainnya sudah mencapai Rp 115,96 triliun, realisasi ini meningkat 8,1% yoy. Tumbuhnya belanja ini utamanya karena adanya peningkatan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota serta desa.

Lebih lanjut, jika dilihat bersasarkan fungsinya belanja ini dibagi menjadi tiga kategori. Yakni, belanja ekonomi yang sudah tersalurkan Rp 64,84 triliun atau tumbuh 3,6% yoy. Belanja kesehatan tersalurkan Rp 83,3 triliun, atau tumbuh 3,9% yoy, dan belanja perlindungan sosial mencapai Rp 5,24 trilun atau tumbuh 6,2%.

Baca Juga: Harga Komoditas Anjlok, Wajib Pajak Minta Diskon Angsuran PPh 25

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat