KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Daerah (APBD) mengalami kontraksi pada April 2023. Hal ini dipengaruhi oleh hari libur dan cuti nasional yang menyebabkan efektif hari kerja hanya 12 hari atau sampai 18 April 2023.

Untuk diketahui, realisasi belanja APBD hingga April 2023 mencapai Rp 219,44 triliun. Realisasi ini turun 5,56%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang realisasinya mencapai Rp 232,36 triliun.

“Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56% yaitu sebesar Rp 219,44 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, pada Senin (22/5) lalu.

Penurunan belanja daerah ini terjadi pada seluruh komponen jenis belanja. Realisasi belanja pegawai turun 3,29% secara tahunan atau mencapai Rp 108,82 triliun, belanja barang dan jasa turun 7,45% atau mencapai Rp 54,90 triliun, belanja modal turun 12,71% atau mencapai Rp 10,77 triliun, dan belanja lainnya turun 6,71% atau mencapai Rp 44,96 triliun.

Belanja pegawai mengalami kontraksi karena adanya perlambatan serapan pembayaran tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya KDH, dan DPRD serta belanja pegawai BLUD.

Baca Juga: Perbankan Berpelat Merah Sumbang PNBP Terbesar Capai Rp 40,83 Triliun

Sementara itu, belanja barang dan jasa mengalami kontraksi disebabkan oleh lambatnya serapan belanja jasa, belanja barang, jasa BOS dan belanja barang jasa BLUD. Belanja modal mengalami kontraksi karena perlambatan serapan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan Gedung, bangunan air, alat kedokteran dan kesehatan, serta peralatan mesin.

Sedangkan belanja lainnya, mengalami penurunan karena berkurangnya realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, belanja tidak terduga dan belanja bantuan sosial kepada individu.

“Salah satu alasan belanja APBD turun karena pada April banyak cuti dan libur, dan efektif haris kerja hanya 12 hari. Sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada 18  April tidak bisa direalisasikan pada April,” jelasnya.

Sri Mulyani berharap pada Mei 2023, pembayaran yang sempat tertunda bisa terealisasikan dengan baik, sehingga realisasi belanja APBD pada periode tersebut akan mengalami peningkatan.

Adapun jika dilihat berdasarkan fungsinya, realisasi belanja daerah untuk fungsi ekonomi mencapai Rp 24,38 triliun atau turun secara tahunan 9,68%, belanja kesehatan juga mengalami penurunan  10,76% atau mencapai Rp 33,75 triliun sampai April 2023. Hanya belanja perlindungan sosial yang realisasinya meningkat, yakni 1,45% atau mencapai Rp 2,58 triliun.

Sebagai catatan, realisasi fungsi perlinsos yang tumbuh, namun realisasi fungsi ekonomi dan kesehatan yang menurun jika dibandingkan tahun lalu, karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan terkendalinnya pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari