JAKARTA. Pemerintah pusat tampaknya belum bisa mengharapkan dorongan pertumbuhan ekonomi dari daerah. Meskipun pusat sudah mengguyurkan jatah Pemda tepat waktu, faktanya, pemda masih lelet dalam membelanjakan anggaran mereka.

Berdasarkan pemantauan penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, hingga awal Juni lalu, realisasi belanja pemerintah daerah baru sekitar 29%. "Padahal kami berharap untuk semester satu rata-rata penyerapan belanja di daerah bisa mencapai 40%," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin (8/7).

Ia mengakui, secara administrasi pembayaran proyek didaerah memang banyak dilakukan pada semester II. Karena itu ia menyatakan proporsi penyerapan anggaran pada semester I tidak mungkin tercapai 50%.

Hambatan lain menurut Gamawan, pada awal tahun biasanya sebagian besar pemerintah darah baru melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mereka. Karena itu harapan untuk bisa membelanjakan anggaran hingga 25% di triwulan pertama sangat sulit untuk terlaksana.

Beberapa daerah yang tercatat lambat menyelesaikan APBD antara lain Provinsi DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua Barat. Pemerintah pusat  juga sudah mengingatkan penyerapan di daerah yang terlambat menyelesaikan APBD ini tidak ikut terlambat.

Salah satu daerah yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah adalah provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama mengaku penyerapan anggaran DKI semester I 2013 ini baru sekitar 28%. Namun Basuki tak memerinci mengapa penyerapan anggaran berjalan lambat.

Selain menyoroti lambatnya penggunaan anggaran belanja oleh pemerintah daerah. Gamawan juga kembali menyatakan keprihatinan atas minimnya alokasi anggaran untuk belanja modal.

Berdasarkan hitungan Kementerian Dalam Negeri, rata-rata alokasi belanja modal di APBD cuma sekitar 24% dari total belanja mereka. Gamawan berharap berharap 35% bisa dialokasikan untuk belanja modal. "Tapi alokasi belanja ini tidak mudah, di daerah rata Pemda menghabiskan 60% untuk belanja pegawai," tambah Gamawan.

Mendagri menyoroti, Kabupaten atau Kota banyak membelanjakan anggaran untuk membayar gaji guru dan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Adapun darah yang banyak mengalokasikan belanja untuk pegawai antara lain provinsi Jambi dan Kota Padang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari