KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun atau setara 9,4% dari APBD. 

Seiring dengan hal tersebut, simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp 182,33 triliun atau membengkak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun. 

Pun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, simpanan pemda di perbankan pada kuartal pertama tahun ini tercatat naik 2,71% dari posisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp 177,52 triliun. 

Hal ini cukup membuat gusar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyayangkan lambatnya belanja pemerintah daerah karena tentu akan menghambat manfaatnya pada masyarakat.

“Ini Ini ironis. Karena sebenarnya harapan kami transfer dana kepada daerah bisa segera dibelanjakan. Harusnya pemda bisa seperti pemerintah pusat melakukan belanja lebih cepat agar segera pulihkan ekonomi,” ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu. 

Senada, peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy juga menyayangkan lambatnya realisasi belanja di daerah. Apalagi, pemulihan ekonomi nasional juga berkaitan dengan seberapa cepat pemulihan ekonomi daerah. 

Baca Juga: Defisit APBN mencapai Rp 144,2 triliun pada kuartal I, ini penjelasan Sri Mulyani

Dengan melihat masih lambatnya realisasi belanja di daerah dan malah meningkatnya simpanan Pemda di perbankan hingga akhir Maret 2021, Yusuf memprediksi pertumbuhan ekonomi masih berpotensi negatif pada kuartal I-2021. 

Dia pun mengimbau, agar belanja pemda lebih cepat, maka pemerintah pusat perlu menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh Pemda. 

“Apakah realisasi lambatnya belanja karena proses tender belanja yang berlarut? Atau malah Pemda masih takut untuk melakukan eksekusi? Intinya, perlu ada komunikasi intens dengan Pemda,” kata dia kepada Kontan.co.id. 

Kemudian, Yusuf juga mengimbau pemerintah bertindak tegas kepada Pemda dan melakukan upaya untuk memancing belanja daerah yang lebih cepat, seperti memberikan prioritas pinjaman daerah kepada daerah dengan track record realisasi APBD yang lebih baik. 

Meski, memang hal ini memiliki konsekuensi, yaitu ada daerah yang memang membutuhkan dana tetapi track record realisasi jelek, menjadi susah untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat. 

Selanjutnya: Ekosistem properti kembali pulih, pengamat nilai kenaikan harga rumah 5% normal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari