KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun hingga Maret atau kuartal I 2025. Dari realisasi belanja tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang tercatat turun, namun transfer ke daerah (TKD) mengalami peningkatan.

Mengutip bahan paparan Sri Mulyani dalam agenda Sarahsehan Ekonomi Bersama Presiden 8 April 2025 lalu, realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 413,2 triliun, namun realisasinya turun 3,37% bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Belanja pemerintah tercatat turun disebabkan realisasi belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 196,1 triliun atau turun dari periode sama tahun lalu Rp 222,2 triliun. Meski demikian tidak dijelaskan alasan menurunnya realisasi belanja K/L ini, namun bertepatan dengan momentum pemerintah yang mengambil kebijakan memangkas anggaran belanja K/L.

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara hingga Februari 2025 Capai Rp 348,1 Triliun

Kemudian, untuk belanja non K/L tercatat sudah mencapai Rp 217,1 triliun, atau meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 205,4 triliun.

Adapun belanja K/L disalurkan untuk pembayaran gaji, THR ASN/TNI/dan Polri serta bantuan sosial bagi masyarakat. Sedangkan belanja non K/L disalurkan untuk pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi.

Lebih lanjut, realisasi transfer ke daerah sudah mencapai Rp 207,1 triliun, atau meningkat 11,01% dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 184,3 triliun.

Dalam dokumen tersebut disampaikan, pada Maret 2025, transfer ke daerah dioptimalkan penyalurannya untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui dana alokasi khusus non fisik (DAK NF) bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional kesehatan (BOK), serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dana alokasi khusus (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN Daerah.

Baca Juga: Realisasi Defisit APBN Capai Rp 23,45 Triliun Per Akhir Januari 2025

Lebih rinci, realisasi TKD tersebut terdiri dari dana alokasi khusus (DAU) mencapai Rp 121,2 triliun, DAK NF Rp 39,5 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp 26,1 triliun, dana desa Rp 19,8 triliun, dana keistimewaan Rp 15 miliar.

Adapun hampir semua jenis TKD (DAU, DBH, DAK dan dana desa) mengalami peningkatan realisasinya jika dibandingkan realisasi tahun lalu. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja daerah dan desa dalam menyampaikan syarat salur.

“Sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran karena belum terpenuhinya penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah dan/atau belum masuk jadwal penyaluran,” mengutip laporan  tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News