KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai 78% dari total pagu anggaran. Sementara itu, pada dua bulan terakhir, yakni November dan Desember 2026, Pemerintah masih harus merealisasikan anggaran belanja dengan sisa yang masih cukup tinggi sekitar Rp 945,2 triliun.

Manajer Riset dan Data di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi membeberkan, pola penumpukan belanja di akhir tahun ini telah menjadi kebiasaan kronis yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, dengan realisasi belanja hingga akhir Oktober 2026 yang masih sebesar 78% atau menyisakan anggaran sekitar Rp 945,2 triliun, pemerintah harus menggelontorkan belanja dalam jumlah cukup besar selama dua bulan terakhir tahun ini. Kondisi tersebut kerap memicu penumpukan pencairan anggaran pada penghujung tahun.

Baca Juga: Pengamat Minta DJP Tak Hanya Prioritaskan Restitusi Pajak Sektor Padat Karya

Menurutnya, dengan asumsi tersebut, pada sisa dua bulan terakhir (November dan Desember), fokus pemerintah seharusnya hanya tinggal menyelesaikan sisa penyerapan sekitar 15% hingga 20%.

“Ini mencerminkan lemahnya perencanaan serta rendahnya ketepatan waktu eksekusi program pembangunan secara merata,” tutur Badiul kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, ia juga menyoroti terdapat serapan belanja non Kementerian/Lembaga yang serapannya masih rendah yakni 67,4% dari pagu. Menurutnya, hal ini terjadi lantaram proses verifikasi subsidi dan kompensasi energi yang menumpuk di ujung tahun.

Ia menilai, keterlambatan pencairan subsidi dan kompensasi tersebut berisiko memicu lonjakan beban kas negara pada Desember 2026, sekaligus menurunkan kualitas fisik pekerjaan akibat dikejar tenggat waktu.

“Namun, di balik masalah teknis tersebut, sejumlah kalangan pengamat kerap memandang penumpukan akhir tahun ini sebagai indikasi dari target pertumbuhan yg ingin diamankan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Menurutnya, praktik musiman ini dinilai berisiko menciptakan lonjakan statistik produk domestik bruto (PDB) instan di pada kuartal IV 2026 yang kerap diasosiasikan dengan upaya menjaga persepsi positif atas kinerja pemerintah.

Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah melakukan mereformasi manajemen anggaran secara menyeluruh, mempercepat kesiapan proyek sejak awal tahun, serta meningkatkan disiplin siklus fiskal demi kualitas ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Belanja Barang dan Pegawai Tembus Rp 865,7 Triliun hingga Oktober 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News