KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pusat mengaku prihatin dengan realisasi belanja pemerintah daerah yang masih minim di tengah perjuangan pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyebut, realisasi belanja daerah hanya 12,7% hingga bulan April 2021. 

"Dibanding pemerintah pusat sudah hampir 40%. Saya rasa perlu menjadi perhatian kita," kata Astera Primanto Bhakti dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021). 

Di samping itu, komposisi belanja daerah banyak dialokasikan untuk belanja non produktif alias belanja pegawai. Astera mengungkapkan, belanja pegawai memakan porsi hingga 58% dari realisasi belanja 12,7%. 

Baca Juga: Barang pokok hingga hasil tambang dan migas bakal kena PPN, ini kata pengamat pajak

"Sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, baik gaji, reimburse, honor, perjalanan dinas, dan lainnya yang muaranya adalah belanja pegawai," beber dia. 

Sedangkan untuk belanja modal baru sekitar 5%-6% dari total realisasi 12,7%. Apalagi pihaknya belum melihat lebih lanjut, belanja modal yang digelontorkan masuk ke sektor-sektor produktif atau sebaliknya. 

"Ini terus terang menjadi perhatian kita semua. Jadi ini merupakan trigger kenapa kita ingin ada bedah data APBD untuk dilakukan stakeholder kita, karena data APBD luar biasa kaya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenkeu Prihatin, Belanja Daerah Baru Terealisasi 12,7 Persen" Penulis : Fika Nurul Ulya Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Selanjutnya: Per Mei 2021, realisasi anggaran Setjen Kemenhub sebesar 33,57% dari pagu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli